Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Masa tunggu keberangkatan haji Indonesia kini dipukul rata semua maksimal 25 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Haji yang baru. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi calon haji di seluruh Indonesia.
“Dengan undang-undang yang baru ini masa tunggu haji paling lama 25 tahun. Tahun-tahun sebelumnya ada yang menunggu 25 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 45 tahun. Sekarang kita ratakan maksimal 25 tahun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid, saat kunjungan kerja di Kudus, Selasa (6/1).
Baca juga:
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Pelunasan Biaya Haji dan Pembentukan Kementerian Baru
Abdul Wahid menjelaskan proses pelunasan biaya haji untuk keberangkatan tahun 2026 akan ditutup pada 9 Januari 2026. Ia berharap seluruh calon haji dapat menyelesaikan administrasi tepat waktu.
“Untuk Kudus, seminggu lalu sudah mencapai sekitar 80 persen. Kami berharap sampai penutupan tanggal 9 Januari nanti bisa mencapai 100 persen,” tuturnya, dikutip Antara
Terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, ia mengakui bahwa saat ini penyelenggaraan haji di daerah masih ditangani oleh Kementerian Agama. Proses pemisahan kelembagaan masih berjalan dan membutuhkan waktu.
Baca juga:
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Pengawasan Haji Khusus
Menanggapi persoalan dana haji khusus yang belum cair, Abdul Wahid menegaskan bahwa hal tersebut berada di bawah pengelolaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Komisi VIII hanya menjalankan fungsi pengawasan.
“Untuk haji khusus, kami tidak terlibat langsung karena itu ranah PIHK. Tapi secara pengawasan, memang masih ada yang belum tuntas. Angkanya masih cukup lumayan dan belum mencapai 9 persen,” tandasnya. (*)
