Para pelaku telah memesan bayi sejak dalam kandungan untuk dikirim ke Singapura.

Pengamat Kebijakan Publik sebut Pramono harus segera ambil langkah konkret, demi menjamin integritas dan kredibilitas pengelolaan BUMD.

Saat ini BP Tapera mengelola dua pembiayaan program rumah subsidi yakni KPR FLPP dan KPR Tapera.

Presiden Prabowo Subianto juga bakal melibatkan pemerintah daerah untuk ikut bersama merilis logo tersebut.

BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras premium.

Pengadilan juga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI dipastikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Sekolah swasta gratis di Jakarta sudah berjalan sejak Senin (14/7)

"Sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna

Negara harus hadir bukan hanya menindak setelah kejahatan terjadi

Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.

Demer menekankan pentingnya perbaikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi sektor kesehatan, agar tidak hanya kuat di atas kertas

Pada saat arus mudik 2025, tercatat jumlah penerbangan dari Halim mencapai 71 penerbangan. Di mana 35 kedatangan dan 36 keberangkatan.

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk menjalin komunikasi dengan pihak negara tersebut demi membongkar kasus ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Jajaran wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih masih boleh terus bebas rangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN.

Peraturan Gubernur (Pergub) program sekolah gratis tersebut ditargetkan terbit paling lambat dalam dua bulan ke depan.

Timnas Irak akan bersaing dengan Indonesia dan tuan rumah Arab Saudi di babak keempat sesuai hasil drawing.

Anindya mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam negosiasi ini

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung kebijakan pemerintah yang memungut pajak dari e-Commerce atau pedagang online, asalkan tidak membebani konsumen dan wajib pajak.