Pungli Perekrutan PPSU, Dewan PDIP DKI: Pastikan Buktinya, Kemudian Tindak

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 17 Juli 2025
Pungli Perekrutan PPSU, Dewan PDIP DKI: Pastikan Buktinya, Kemudian Tindak

PPSU Bersihkan Koran Bekas Salat Idul Adha 1445 H di Jatinegara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo meminta Pemerintah DKI tak tinggal diam terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Sebab, kata dia, dalam aturan sangat diharamkan proses perekrutan PPSU di ibu kota menggunakan duit. Pasalnya dalam ketentuan lowongan kerja di Pemda DKI tak dikenakan biaya sepeserpun.

"Tetapi kalau ada pelanggaran prosedur seperti misalnya pungutan liar karena ini memang diharamkan dalam proses rekrutmen PJLP ataupun PPSU maka itu harus ditindak," ucap Dwi Rio di Jakarta Timur, Kamis (17/7).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan Pemprov DKI untuk terlebih dahulu menelusuri praktik pungli tersebut dan harus ada buktinya.

"Hanya saja buktinya harus dipastikan," paparnya.

Baca juga:

Perekrutan PPSU di Jakarta Dicederai Pungli, Sosiolog Prihatin

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di ibu kota. Aksi tidak terpuji itu ditemukan sendiri oleh Pemerintah DKI.

"Bukan dugaan (soal pungli perekrutan PPSU), udah dari awal kita udah ngomong (ada pungli dalam perekrutan PPSU)," kata Rano di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Politikus PDI Perjuangan ini pun tak memungkiri persoalan pungli dalam rekrutmen PPSU menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi sampai tuntas.

"Ya, nggak bisa ditutupi ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," ucapnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menyampaikan soal dugaan pungli ini saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Sejumlah pelamar PPSU diminta membayar puluhan juta rupiah agar bisa diterima.

"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu jadi langsung ditindak aja," ucapnya.

Lebih lanjut, ia berjanji akan mengerahkan jajarannya untuk mencari oknum yang melakukan pungli tersebut.

"Iya lah (pelaku pungli dicari)," ujarnya. (Asp)

#PPSU #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Mekanisme pemakaman tumpang ini ditegaskan dilakukan tanpa membuka jenazah lama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Indonesia
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir terkait model dan lokasi pemakaman baru ini akan segera ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Telusuri Temuan BRIN soal Kandungan Mikroplastik Berbahaya di Air Hujan Jakarta
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta telah melakukan penelitian lanjutan terkait temuan BRIN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemprov DKI Telusuri Temuan BRIN soal Kandungan Mikroplastik Berbahaya di Air Hujan Jakarta
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Viral Komunitas Fotografer Minta Pungutan Rp 500 Ribu, Anak Buah Pramono Tegaskan Taman Eco Park Bukan Lahan 'Preman' Berkedok Komunitas
Fajar menekankan pentingnya pemahaman bersama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Viral Komunitas Fotografer Minta Pungutan Rp 500 Ribu, Anak Buah Pramono Tegaskan Taman Eco Park Bukan Lahan 'Preman' Berkedok Komunitas
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Bagikan