YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 06 Februari 2020
YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK

Ketua KPK Firli Bahuri memamerkan ketrampilan dalam memasak dengan membuat nasi goreng untuk Dewas dan awak media di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memikiki agenda melemahkan lembaga antirasuah.

Penilaian itu disampaikan Asfinawati, terkait ‘pemecatan’ sepihak penyidik KPK, Kompol Rosa, yang tengah menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku, Padahal, masa kerja Rosa di KPK baru habis pada September 2020.

Baca Juga:

Firli Bahuri Tegaskan Sudah Berhentikan Kompol Rosa Sebagai Penyidik KPK

“Ini bukti nyata Firli sebagai Ketua agendanya melemahkan KPK. Pertama, instansi asal tidak menarik Rosa. Kemudian Rosa tak melanggar etik karena kita gak denger ada sidang etik. Ketiga, dia termasuk ke dalam penanganan kasus yang menjadi perhatian publik. Ini orang lagi berprestasi lah kenapa malah tiba-tiba dikeluarkan. Ini aneh sekali,” kata Asfinawati saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

YLBHI
Ketua YLBHI Asfinawati (MP/Kanugraha)

Kontroversi KPK terus berlanjut. Sebab belum genap tiga bulan Firli Bahuri Cs memimpin, KPK kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial. Dari mengganti secara tiba-tiba juru bicara KPK, mengintervensi penyidik ihwal pemanggilan saksi-saksi, dan teranyar memberhentikan penyidik instansinya secara sepihak pasca mengembalikan dua orang jaksa ke Jaksaan Agung. Padahal mereka masih menangani perkara-perkara besar yang sedang berjalan.

Baca Juga:

Soal Penarikan Kompol Rosa, BW: Polri atau Firli yang Berbohong?

“Ini bukti bahwa Firli tak untuk memberantas korupsi kalau publik melihatnya. Saya sendiri melihatnya aneh sekali. Pertama kan kalau mau dibangun instansi asal minta, ternyata Polri menyatakan tidak kok. Motifnya dari Firli. Ini tindakan yang menurut saya bukti sudah nyata sekali dari sekian lainnya,” tegas dia.

Asfinawati mencurigai Firli Bahuri membawa pesanan pihak tertentu. Sebab, kebijakan Firli dianggap terlalu nyeleneh karena penyidik KPK yang dicopot itu tengah menyidik kasus suap PAW DPR dari PDIP.

“Ini aneh banget, kan. Kalau tindakan balasan, dia bagian dari yang korupsi. Bukan dari yang memberantas korupsi,” tutup perempuan aktivis antikorupsi itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan telah mengembalikan dua penyidiknya, Rosa dan Indra, ke Mabes Polri. Dengan demikian, keduanya sudah tak lagi bertugas sebagai penyidik KPK. Sebaliknya, Polri menyatakan keduanya seharusnya masih bertugas di KPK sampai habis September 2020 mendatang. (Pon)

Baca Juga:

WP KPK Minta Tak Ada Lagi Penarikan Pegawai Secara Mendadak

#Firli Bahuri #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Bagikan