Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Januari 2020
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak setuju dengan adanya rencana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD DKI.

Taufik menilai, pembuatan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemprov DKI soal banjir.

Baca Juga

Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (9/1).

Politikus Gerindra ini menerangkan, bahwa penyebab banjir di Ibu Kota pada awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu sudah jelas yakni karena intensitas curah hujan yang tinggi.

Pansus banjir, kata Taufik, saat ini tak terlalu penting. Lanjut dia, yang harus dilakukan DPRD menyepakati anggaran untuk penanganan banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus (pemerintah pusat) bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.

Baca Juga

Anies Heran Prediksi Cuaca Kedubes Amerika Lebih Viral Dibandingkan BMKG

Disamping itu, sambung Taufik, Dewan Legislatif Kebon Sirih hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," paparnya

Taufik menilai, adanya rapat bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing soal penanganan banjir.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana bakal membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Pansus dibuat untuk mencari kepastian penyebab banjir, sehingga ada penanganan serius dari Pemprov DKI untuk mengatasinya.

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir

"(Pembentukan Pansus) supaya serius menangani permasalahan banjir ini. Mencari fakta dan data akurat tentang penyebab banjir sesunggunya," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco Rabu (8/1)

Baco mengungkapkan, komunikasi untuk pansus banjir sudah dilakukan oleh 6 dari 9 fraksi yang ada. "Paling tidak ada enam Fraksi yang kemarin hadir, Golkar, NasDem, PAN, PSI, Gerindra, PDIP," jelas Baco. (Asp)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga
Komeng menegaskan bahwa Jawa Barat tidak seharusnya selalu disalahkan setiap kali banjir melanda Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Banjir Jakarta Mulai Surut, 2 RT Masih Terendam hingga Selasa (16/9) Sore
Banjir Jakarta kini mulai surut pada Selasa (16/9). Hanya dua RT yang masih terendam banjir. Hujan deras sejak siang hari menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu berstatus waspada atau siaga 3.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Banjir Jakarta Mulai Surut, 2 RT Masih Terendam hingga Selasa (16/9) Sore
Indonesia
12 RT di Jakarta Terendam Banjir Selasa (16/9) Siang, BPBD Minta Warga Tetap Waspada Potensi Genangan Air
12 RT yang terendam banjir, seluruhnya berada di wilayah Jakarta Selatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
12 RT di Jakarta Terendam Banjir Selasa (16/9) Siang, BPBD Minta Warga Tetap Waspada Potensi Genangan Air
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Banjir tersebut berada di Kelurahan Cilandak Barat 1 RT dengan ketinggian 90 cm dan Kelurahan Cilandak Timur 3 RT dengan ketinggian banjir capai 145 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Bagikan