Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Januari 2020
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak setuju dengan adanya rencana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD DKI.

Taufik menilai, pembuatan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemprov DKI soal banjir.

Baca Juga

Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (9/1).

Politikus Gerindra ini menerangkan, bahwa penyebab banjir di Ibu Kota pada awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu sudah jelas yakni karena intensitas curah hujan yang tinggi.

Pansus banjir, kata Taufik, saat ini tak terlalu penting. Lanjut dia, yang harus dilakukan DPRD menyepakati anggaran untuk penanganan banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus (pemerintah pusat) bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.

Baca Juga

Anies Heran Prediksi Cuaca Kedubes Amerika Lebih Viral Dibandingkan BMKG

Disamping itu, sambung Taufik, Dewan Legislatif Kebon Sirih hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," paparnya

Taufik menilai, adanya rapat bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing soal penanganan banjir.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana bakal membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Pansus dibuat untuk mencari kepastian penyebab banjir, sehingga ada penanganan serius dari Pemprov DKI untuk mengatasinya.

Baca Juga

Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir

"(Pembentukan Pansus) supaya serius menangani permasalahan banjir ini. Mencari fakta dan data akurat tentang penyebab banjir sesunggunya," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco Rabu (8/1)

Baco mengungkapkan, komunikasi untuk pansus banjir sudah dilakukan oleh 6 dari 9 fraksi yang ada. "Paling tidak ada enam Fraksi yang kemarin hadir, Golkar, NasDem, PAN, PSI, Gerindra, PDIP," jelas Baco. (Asp)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Yohan menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memicu kenaikan debit air
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Bagikan