Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tak setuju dengan adanya rencana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD DKI.
Taufik menilai, pembuatan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemprov DKI soal banjir.
Baca Juga
"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (9/1).
Politikus Gerindra ini menerangkan, bahwa penyebab banjir di Ibu Kota pada awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu sudah jelas yakni karena intensitas curah hujan yang tinggi.
Pansus banjir, kata Taufik, saat ini tak terlalu penting. Lanjut dia, yang harus dilakukan DPRD menyepakati anggaran untuk penanganan banjir.

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus (pemerintah pusat) bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.
Baca Juga
Anies Heran Prediksi Cuaca Kedubes Amerika Lebih Viral Dibandingkan BMKG
Disamping itu, sambung Taufik, Dewan Legislatif Kebon Sirih hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.
"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," paparnya
Taufik menilai, adanya rapat bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing soal penanganan banjir.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana bakal membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Pansus dibuat untuk mencari kepastian penyebab banjir, sehingga ada penanganan serius dari Pemprov DKI untuk mengatasinya.
Baca Juga
Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir
"(Pembentukan Pansus) supaya serius menangani permasalahan banjir ini. Mencari fakta dan data akurat tentang penyebab banjir sesunggunya," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco Rabu (8/1)
Baco mengungkapkan, komunikasi untuk pansus banjir sudah dilakukan oleh 6 dari 9 fraksi yang ada. "Paling tidak ada enam Fraksi yang kemarin hadir, Golkar, NasDem, PAN, PSI, Gerindra, PDIP," jelas Baco. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam

Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
