Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Januari 2020
Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Aliran Timur memantau aliran air di Stasiun Pompa Ancol, Jakarta Utara, Rabu (8/1). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu.

“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).

Baca Juga:

Normalisasi Sungai Baru Capai 16 Km, Menteri Basuki Semprot Anies

Menurut dia, pansus banjir harus dibentuk melihat pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai Pemprov DKI tidak jelas.

Justin mengingatkan bahwa Gubernur Anies Baswedan bulan Mei 2019 lalu sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai.

“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat 'hadiah' tahun menyedihkan,” kata Justin.

Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Selanjutnya, Justin menuturkan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.

“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp670 miliar. Jadi jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi," paparnya

Baca Juga:

Pakar Dorong Pemprov DKI Sinergikan Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir

Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan pemprov.

“Kalau memang pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat yang katanya sudah dikerjakan dan janji bahwa hasilnya bisa terlihat di bulan Desember 2019 itu. Nyatanya kan banjir. Artinya ada yang miss di sini," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

#DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Bagikan