Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Januari 2020
Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Aliran Timur memantau aliran air di Stasiun Pompa Ancol, Jakarta Utara, Rabu (8/1). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu.

“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).

Baca Juga:

Normalisasi Sungai Baru Capai 16 Km, Menteri Basuki Semprot Anies

Menurut dia, pansus banjir harus dibentuk melihat pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai Pemprov DKI tidak jelas.

Justin mengingatkan bahwa Gubernur Anies Baswedan bulan Mei 2019 lalu sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai.

“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat 'hadiah' tahun menyedihkan,” kata Justin.

Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Selanjutnya, Justin menuturkan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.

“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp670 miliar. Jadi jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi," paparnya

Baca Juga:

Pakar Dorong Pemprov DKI Sinergikan Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir

Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan pemprov.

“Kalau memang pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat yang katanya sudah dikerjakan dan janji bahwa hasilnya bisa terlihat di bulan Desember 2019 itu. Nyatanya kan banjir. Artinya ada yang miss di sini," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

#DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan