Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Januari 2020
Usut Penyebab Banjir Jakarta, PSI Dukung Pembentukan Pansus

Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Aliran Timur memantau aliran air di Stasiun Pompa Ancol, Jakarta Utara, Rabu (8/1). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu.

“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).

Baca Juga:

Normalisasi Sungai Baru Capai 16 Km, Menteri Basuki Semprot Anies

Menurut dia, pansus banjir harus dibentuk melihat pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai Pemprov DKI tidak jelas.

Justin mengingatkan bahwa Gubernur Anies Baswedan bulan Mei 2019 lalu sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai.

“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat 'hadiah' tahun menyedihkan,” kata Justin.

Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Suasana Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan terima protes dari masyarakat di lokasi banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Selanjutnya, Justin menuturkan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.

“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp670 miliar. Jadi jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi," paparnya

Baca Juga:

Pakar Dorong Pemprov DKI Sinergikan Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Atasi Banjir

Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan pemprov.

“Kalau memang pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat yang katanya sudah dikerjakan dan janji bahwa hasilnya bisa terlihat di bulan Desember 2019 itu. Nyatanya kan banjir. Artinya ada yang miss di sini," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Anies Lanjutkan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta

#DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Sekitar 360 meter akan menjadi prioritas utama untuk tahap awal.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Pekerja yang memenuhi kriteria bisa mengakses berbagai moda transportasi di Jakarta, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan Mikrotrans.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Indonesia
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Capaian realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,2 persen setiap tahunnya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Indonesia
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
1.000 ton menjadi besaran maksimal yang tidak menghasilkan bau.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Indonesia
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Masyarakat banyak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung kadar lemak, gula, dan garam tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang mengaku belum mendapat informasi terkait dengan penataan, terutama bagi mereka yang tidak aktif memantau media sosial.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Indonesia
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng seniman-seniman dari kampus IKJ untuk menunjukan keahliannya di panggang Kota Tua.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Indonesia
Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Konsep keberlanjutan Transjakarta dirumuskan dalam tiga nilai utama, yaitu bersih, berdaya, dan bestari.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
 Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Bagikan