Usai Kunjungi Desa Wadas, Komisi III Sampaikan Rekomendasi ke Polri

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Februari 2022
Usai Kunjungi Desa Wadas, Komisi III Sampaikan Rekomendasi ke Polri

Pertemuan Komisi III DPR dengan warga Desa Wadas, Kamis (10/2). Foto: HincaPandjaitanXIII/@hincapandjaitan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR baru saja bertemu dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis (10/2).

Dari pertemuan itu, Komisi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Polri untuk memastikan tindakan represif terhadap warga, tidak boleh terulang lagi.

Baca Juga

Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum

“Terkait dengan tindakan aparat Polri yang disesalkan oleh berbagai elemen masyarakat, Komisi III meminta agar Polda Jateng memastikan hal seperti itu, tidak terulang lagi dan tentu yang melalukan tindakan keluar dari SOP Polri maka diproses etiknya oleh Propam,” kata Arsul Sani di Jakarta, Jumat (11/2).

Komisi III juga meminta jajaran Polri untuk menjadi jembatan bagi semua kelompok dan melakukan pendekatan yang humanis. Semua kelompok harus didengarkan dan difasilitasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

“Komisi III menekankan agar Polri justru bisa menjadi jembatan bagi semua kelompok masyarakat di sana, termasuk yang menolak,” ujarnya.

Kedua, kata Arsul, Komisi III meminta kepada jajaran pemerintah khususnya yang terkait dengan proyek Bendungan Bener mengembangkan pola komunikasi yang partisipatif. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menuntut warga mendengarkan mereka, tetapi juga siap mendengarkan warga juga.

Baca Juga

Tindakan Aparat terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM

“Perlu mengembangkan pola komunikasi pembangunan yang partisipatif, dua arah, tidak hanya minta rakyat mendengar tetapi juga rakyat didengar. Kita minta Gubernur betul-betul mendengarkan warganya yang menolak dan memcari solusi tengah yang lebih bisa diterima,” jelas Arsul.

Dalam kunjungan ke Desa Wadas tersebut, Komisi III bertemu dengan masyarakat baik yang pro dan kontra dengan pembangunan Bendungan Bener. Selain itu, Komisi III juga bertemu dengan LBH dan Walhi Yogyakarta untuk memastikan dan mendapatkan informasi terkait apa sesungguhnya yang terjadi di Desa Wadas. (Pon)

Baca Juga

Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan

#Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Indonesia
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Anggota Komisi III DPR menekankan, para hakim yang terpilih diharapkan bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Indonesia
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Para hakim agung yang ditetapkan berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Indonesia
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Kabar yang beredar di publik soal dua nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Berita Foto
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (CHA TUN) Khusus Pajak Diana Malemita Ginting saat mengikuti Fit and Proper Test alias Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Bagikan