Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 04 Maret 2022
Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Ilustrasi - Presiden Jokowi saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dalam menjalankan perintah konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat konstitusi tidak hanya teks, namun konteks dan suasana kebatinannya.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (3/3).

Dalam rilis hasil survei LSI disebutkan isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat, maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi.

Baca Juga:

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Dikatakan Hasto, hasil survei yang dirilis LSI semakin memperkuat sikap politik PDIP. Meskipun ada atau tidak ada survei, sikap PDIP sama, setia pada jalan konstitusi. Karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.

"Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," kata Hasto.

Pria asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu di mana rakyat berdaulat. Sehingga, periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi.

Ditambahkannya, dalam praktik penyelenggaraan negara, maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

Baca Juga:

Pengamat Anggap Kemesraan Anies-RK untuk Cari Perhatian Jelang Pilpres

"Sehingga Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto.

"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," lanjut Hasto.

Dengan demikian dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang. Menurut Hasto, ada orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak memahami kehendak presiden. Sikap yang disampaikan PDIP, kata dia, senapas dengan yang disampaikan Jokowi.

"Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa 'Usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka'," ujarnya.

Hasto menegaskan, PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik. (Pon)

Baca Juga:

Tak Punya Partai, Duet Anies-RK Dinilai Sulit Menang di Pilpres 2024

#LSI #PDIP #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan