Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 04 Maret 2022
Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Ilustrasi - Presiden Jokowi saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dalam menjalankan perintah konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat konstitusi tidak hanya teks, namun konteks dan suasana kebatinannya.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (3/3).

Dalam rilis hasil survei LSI disebutkan isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat, maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi.

Baca Juga:

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Dikatakan Hasto, hasil survei yang dirilis LSI semakin memperkuat sikap politik PDIP. Meskipun ada atau tidak ada survei, sikap PDIP sama, setia pada jalan konstitusi. Karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.

"Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," kata Hasto.

Pria asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu di mana rakyat berdaulat. Sehingga, periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi.

Ditambahkannya, dalam praktik penyelenggaraan negara, maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

Baca Juga:

Pengamat Anggap Kemesraan Anies-RK untuk Cari Perhatian Jelang Pilpres

"Sehingga Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto.

"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," lanjut Hasto.

Dengan demikian dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang. Menurut Hasto, ada orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak memahami kehendak presiden. Sikap yang disampaikan PDIP, kata dia, senapas dengan yang disampaikan Jokowi.

"Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa 'Usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka'," ujarnya.

Hasto menegaskan, PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik. (Pon)

Baca Juga:

Tak Punya Partai, Duet Anies-RK Dinilai Sulit Menang di Pilpres 2024

#LSI #PDIP #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Bagikan