Headline

Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

Eddy FloEddy Flo - Senin, 15 Juli 2019
 Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI pembahasan tata tertib (tatib) paripuna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta kembali diundur. Rapat tersebut ditunda lantaran anggota DPRD DKI yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Kuorum untuk rapimgab itu yakni 50 persen plus 1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi atau sebanyak 59 orang.

Baca Juga: Pengamat: Sandiaga Kemungkinan Balik Jadi Wagub DKI Jakarta

Jadi rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab tersebut akhirnya ditunda.

"Kondisi faktual pimpinan Dewan ada lima, yang hadir saya sendiri. Pimpinan fraksi harusnya sembilan, yang hadir cuma lima. Pimpinan komisi yang hadir satu. Tidak kuorum," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, saat memimpin rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ini kedua kalinya rapimgab tersebut diundur. Sedianya Rapimgab pembahasan tatib pemilihan wagub DKI digelar pada Rabu (10/7) lalu. Namun rapat itu diundur menjadi Senin ini karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.

Ketua Pansus Wagub DKI Ongen Sangaji
Ketua Pansus pemilihan Wagub DKI Jakarta M Ongen Sangaji (Foto: antaranews)

Meski demikian, Ketua Pansus Wagub DKI, Muhammad Sangaji mengatakan, pihaknya masih optimis pemilihan pendamping Anies Baswedan tepat waktu.

"Kita sudah atur jadwal penyusunan tatib rapimgab dan pembentukan panitia sampai Paripurna. Jadwalnya akan kita atur," jelas Ongen.

Meski demikian, Ongen mengungkapkan, rapat paripurna pemilihan DKI 2 tak akan molor dari jadwal yang sudah diketok oleh Anggota Legislatif Kebon Sirih pada 22 Juli nanti.

"Jadi bulan Juli ini bisa tanggal 22 Juli kalaupun meleset 23 Juli," ungkapnya.

Baca Juga: Pansus Pemilihan Wagub DKI: Hari Rabu Paripurna

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PKS, Achmad Yani menyayangkan pimpinan DPRD hanya satu yang hadir dalam rapat Rapimgab tatib pemilihan DKI 2 hingga akhirnya diundur.

Menurut dia, DPRD harus menunjukkan keseriusan mengurus pemilihan Wagub DKI. Ia tidak ingin nantinya ada permasalahan tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat minimal saat rapat paripurna yang direncanakan 22 Juli mendatang.

"Harus ada keseriusan seluruh pimpinan hadir biar secara tegas dan jelas bahwa kita serius dan sungguh-sungguh memikirkan untuk kota Jakarta ini," tutup Yani.(Asp)

Baca Juga: Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan