Headline

Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 09 Juli 2019
 Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

Wakil Ketua pansus pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Senin pekan depan akan menggelar rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI pengganti Sandiaga Uno.

Wakil Ketua pansus pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus mengatakan dalam pelaksanaan pengesahan tatib Wagub juga bersamaan dengan pengumuman nama-nama panitia pemilihan (panlih) wagub dari masing-masing fraksi di Palemen Kebon Sirih. Panlih nantinya bertugas melakukan penetapan terhadap kandidat calon Wagub DKI.

"Senin paripurna pengesahan tatib sekaligus pengumuman nama-nama anggota panlih. Diharapkan teman-teman fraksi (hadir). Surat dari pimpinan dewan sudah dilayangkan ke masing-masing fraksi," ujar Bestari, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Politisi Nasdem Bestari Barus
Politisi Nasdem Bestari Barus menyatakan pekan depan pengesahan tatib pemilihan Wagub DKI disahkan (MP/Asropih)

Untuk anggota panlih sendiri, kata Bestari, nantinya diisi dari perwakilan masing-masing fraksi di DPRD DKI sebanyak satu orang. Artinya jumlah anggota panlih terdiri dari 9 orang. Mereka pun dipimpin oleh pimpinan dewan.

"Jadi panlih tidak dipilih, tapi perwakilan fraksi, satu fraksi satu orang. Begitu pansus laksanakan paripurna tatib, pengesahan, 'sah ya ini tatibnya' tok!, selesai. Masuk paripurna kedua langsung pengumuman nama panlih. hari itu juga iya. Mulai hari itu juga panlih mulai kerja," tutur dia.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini menuturkan bahwa pada Rabu (10/7) besok Anggota Dewan Kebon Sirih mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) tatib.

"Tadi udah dijadwalkan, besok itu Rapimgan," tutup Politisi NasDem itu.

BACA JUGA: Pengganti Sandi, Anies: Seandainya Kepala Dinas, Saya Sudah Lantik dari Kemarin-Kemarin

Juaini Janji Akan Buat Gebrakan Baru di Dinas SDA

Seperti diketahui, hingga saat ini sudah ada dua nama kandidat Wagub DKI yang disodorkan PKS dan Gerindra menggantikan Sandiaga Uno mendampingi Anies di Pemprov DKI.

Dua nama kandidat calon DKI 2 itu merupakan kader dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Dari dua nama itu nantinya akan dipilih satu oleh Anggota DPRD DKI saat paripurna pemilihan yang dijadwalkan terselenggara pada akhir Juli mendatang.(Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - 1 jam, 42 menit lalu
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan