Headline

Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 09 Juli 2019
 Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

Wakil Ketua pansus pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Senin pekan depan akan menggelar rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI pengganti Sandiaga Uno.

Wakil Ketua pansus pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus mengatakan dalam pelaksanaan pengesahan tatib Wagub juga bersamaan dengan pengumuman nama-nama panitia pemilihan (panlih) wagub dari masing-masing fraksi di Palemen Kebon Sirih. Panlih nantinya bertugas melakukan penetapan terhadap kandidat calon Wagub DKI.

"Senin paripurna pengesahan tatib sekaligus pengumuman nama-nama anggota panlih. Diharapkan teman-teman fraksi (hadir). Surat dari pimpinan dewan sudah dilayangkan ke masing-masing fraksi," ujar Bestari, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Politisi Nasdem Bestari Barus
Politisi Nasdem Bestari Barus menyatakan pekan depan pengesahan tatib pemilihan Wagub DKI disahkan (MP/Asropih)

Untuk anggota panlih sendiri, kata Bestari, nantinya diisi dari perwakilan masing-masing fraksi di DPRD DKI sebanyak satu orang. Artinya jumlah anggota panlih terdiri dari 9 orang. Mereka pun dipimpin oleh pimpinan dewan.

"Jadi panlih tidak dipilih, tapi perwakilan fraksi, satu fraksi satu orang. Begitu pansus laksanakan paripurna tatib, pengesahan, 'sah ya ini tatibnya' tok!, selesai. Masuk paripurna kedua langsung pengumuman nama panlih. hari itu juga iya. Mulai hari itu juga panlih mulai kerja," tutur dia.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini menuturkan bahwa pada Rabu (10/7) besok Anggota Dewan Kebon Sirih mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) tatib.

"Tadi udah dijadwalkan, besok itu Rapimgan," tutup Politisi NasDem itu.

BACA JUGA: Pengganti Sandi, Anies: Seandainya Kepala Dinas, Saya Sudah Lantik dari Kemarin-Kemarin

Juaini Janji Akan Buat Gebrakan Baru di Dinas SDA

Seperti diketahui, hingga saat ini sudah ada dua nama kandidat Wagub DKI yang disodorkan PKS dan Gerindra menggantikan Sandiaga Uno mendampingi Anies di Pemprov DKI.

Dua nama kandidat calon DKI 2 itu merupakan kader dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Dari dua nama itu nantinya akan dipilih satu oleh Anggota DPRD DKI saat paripurna pemilihan yang dijadwalkan terselenggara pada akhir Juli mendatang.(Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan