Tak Ada Imbauan Khusus Bagi ASN DKI Terkait Keikutsertaan dalam Aksi Reuni 212


Aksi 212. (Foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.Com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta tidak mengeluarkan imbauan secara khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI agar tak menghadiri kegiatan Reuni 212 Senin (2/12) besok.
Kepala BKD, Chaidir menyakini bahwa ASN DKI sudah mengetahui segala aturan dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
"Mereka (para ASN di DKI) sudah mengerti kok hak dan kewajiban sebagai ASN itu sudah paham," ujar Chaidir di Jakarta, Minggu (1/12).

Dengan begitu, Chaidir memastikan pegawai Pemprov DKI tidak akan menghadiri rangkaian acara Reuni Akbar 212 itu. Apalagi acara tersebut digelar hari Senin yang bertepatan hari kerja para pegawai.
"ASN kan prinsipnya netralitas, artinya sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, kaitan dengan aktivitas massa ya, apalagi hari kerja. Artinya, ya tidak di perbolehkan, sudah mengertilah ASN itu kewajibannya, itu aja," papar dia.
Chaidir menuturkan, bila ada ASN yang mengikuti acara itu di hari kerja maka ada sanksi teguran maupun tertulis siap diberikan kepada yang bersangkutan. Sanksi itu seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Baca Juga:
Reuni 212, Ratusan Anggota Ormas Islam Solo Bakal Berangkat ke Jakarta
Namun demikan, lagi-lagi Chaidir percaya para ASN DKI mengetahui aturan yang harus ditaati sebagai abdi negara.
“Kemarin saya sudah ceritakan. Saya rasa enggak sampai adalah (ASN di DKI yang ikut acara Reuni 212). Sudah tahu (mereka dengan aturan)," tutup dia.(Asp)
Baca Juga:
Ormas Islam Solo Demo Tuntut Sukmawati Diadili Atas Dugaan Penistaan Agama
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025

Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
