Syaifullah Tamliha Klaim Mukernas PPP Menyimpang dari AD/ART


Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha. Foto: DPR RI
MerahPutih.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar 4 September 2022 di Serang, Banten, yang dinilai menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Forum Mukernas tersebut mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Baca Juga:
KPU Belum Bersikap atas Pemberhentian Suharso Monarfa dari Ketum PPP
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha saat dikonfirmasi awak media, Senin (5/9).
Namun, Tamliha tidak menjelaskan secara detail AD/ART PPP yang dimaksud. Ia menyebut forum resmi untuk menggantikan Ketum PPP yakni dengan mekanisme Muktamar.
"Nggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh Muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujarnya.
Sebelumnya PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertajuk “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024” di Swis Belinn Hotel, Serang, Banten, pada Minggu (4/9).
Baca Juga:
Arsul Sani Tegaskan PPP tak Pecah meski Suharso Bukan lagi Ketum
Forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar itu memutuskan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Adapun Mukernas tersebut dihadiri oleh Majelis dan Mahkamah Partai, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Kemudian, anggota DPR RI Fraksi PPP M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun

Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026

Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026

DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar

Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif

Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi

Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
