Surya Paloh Kecewa Mentan Dapat Masalah Hukum saat Baru Terima Penghargaan
Zulfikar Sy - Kamis, 05 Oktober 2023
DPP Partai NasDem menggelar konferensi pers terkait dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kecewa saat mendengar kabar politikus partainya yang juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mendapat stigma negatif akibat tersangkut masalah hukum.
Padahal, kasus itu muncul ke permukaan saat Syahrul menerima penghargaan di mancanegara.
"Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, dan juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya, di dalam negerinya dia mengalami peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih," kata Surya Paloh di Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Baca Juga:
Mentan Syahrul Yasin Limpo Ajukan Permohonan Bertemu Jokowi
Surya Paloh menjelaskan, pria yang akrab disapa SYL itu terlebih dahulu pamit ke Presiden Jokowi dan dirinya sebelum berangkat menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri.
Di luar negeri, Syahrul mendapatkan penghargaan dari organisasi pangan dunia, FAO.
Meski demikian, Surya Paloh menghargai dan menghormati upaya penegakan hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo.
Partainya bakal konsisten dengan penghormatan terhadap hukum.
"Dan itulah tugas dan misi kita semuanya, termasuk Partai NasDem," kata dia.
Baca Juga:
Surya Paloh akan Sampaikan Sikap NasDem soal Syahrul Yasin Limpo
Surya Paloh telah meminta SYL menghadap Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri.
Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL fokus menghadapi penyidikan terhadapnya.
"Agar apa, agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi," imbuh dia. (Knu)
Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara
