Struktur Kepengurusan DPP PDI di Kongres V

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 10 Agustus 2019
Struktur Kepengurusan DPP PDI di Kongres V

Ketua Organizing Committee Kongres V PDIP, I Wayan Koster. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Organizing Committee Kongres V PDIP, I Wayan Koster menyampaikan struktur kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 tetap akan berjumlah 27 personel.

Menurutnya, penunjukan pengurus DPP menjadi kewenangan penuh Ketua Umum terpilih Megawati Soekarnoputri dan akan diumumkan serta dilantik dalam Kongres V PDIP, Sabtu (10/8) hari ini.

Baca Juga: Prabowo Bakal Hadir Saat Kongres, PDIP: Kita Senang

"Sabtu agendanya penyerahan keputusan-keputusan Kongres V dan palu pimpinan kongres kepada ketua umum terpilih. Kemudian pengumuman, pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus DPP PDIP 2019-2024 oleh ketua umum. Jumlah pengurus tetap 27 personel," kata Koster seperti dilansir Antara.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Koster mengatakan pada Jumat malam, peserta Kongres telah melakukan sidang komisi. Sidang komisi dibagi menjadi lima yaitu komisi satu yang berkaitan dengan ideologi dan trisakti Bung Karno yang dijadikan pedoman dalam program partai lima tahun ke depan.

Komisi kedua berkaitan kebijakan politik legislasi anggaran dan pengawasan. Komisi ketiga tentang kebudayaan, komisi keempat pemenangan elektoral dalam pilkada dan pemilu 2020 dan 2024, serta komisi kelima yaitu mengenai tata kelola partai.

Baca Juga: Prabowo Bakal Hadir di Kongres PDIP dan Bertemu Ketum Parpol Koalisi Jokowi

Selain itu Kongres V PDIP menyepakati mengenai penajaman program-program partai termasuk dana abadi partai yang akan diatur oleh ketua umum bersama DPP. "Jadi PDIP akan mengembangkan dana abadi untuk partai," jelasnya.

Kongres juga memutuskan menyempurnakan AD/ART partai untuk disinkronisasi oleh DPP terpilih nantinya. "Sikap politik partai diserahkan kepada ketua umum dan DPP yang akan diumumkan," ujar dia. (*)

Baca Juga: Sinyal Politik di Balik Kehadiran Prabowo di Kongres PDIP

#PDIP #DPP PDIP #Kongres PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan