Setnov Divonis 15 Tahun Bui, Ini Daftar Bukti dan Fakta Hukumnya

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa perkara korupsi e-KTP ek Ketua DPR Setya Novanto hukuman 15 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta. Vonis yang dijatuhkan 1 tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK.

“Menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan hukuman 3 bulan penjara.” kata Ketua Majelis Hakim Yanto, saat pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4).

Proses hukum kasus yang menjerat mantan Ketua Umum (Ketum) Golkar itu memang cukup berliku. Mulai dari peristiwa Setnov menghilang usai ditetapkan tersangka hingga dirinya ditahan setelah sempat dirawat di rumah sakit karena 'drama tabrakan Fortuner' sebelum akhirnya ditahan KPK. Kubu Setnov pun sempat mengajukan upaya praperadilan, meskipun akhirnya kandas di meja hijau.

Belum lagi aksi tidak koorporatif yang ditunjukan terdakwa selama persidangan. Kerap kali diam menolak pertanyaan hakim maupun jaksa, serta aksi berkali-kali sakit selama menjalani persidangan. Berikut MerahPutih.com coba rangkum pertimbangan hakim dan fakta yang terjadi dalam vonis persidangan Setnov di Pengadilan Tipikor:

1. Unsur Pidana Korupsi Terpenuhi
Majelis hakim memutuskan Setnov saat masih menjabat anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar telah berperan mempengaruhi proses penganggaran proyek KTP-el tidak sesuai peruntukannya. Intervensi ini tidak lepas dari posisi terdakwa yang dapat mengarahkan semua anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk memuluskan bancakan proyek e-KTP.

Hakim menilai Setnov terbukti ikut membantu dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang agar tidak sesuai peruntukannya. Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Setnov Keruk 7,3 Juta Dolar AS dari e-KTP
Dalam proyek korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun, terdakwa Setnov terbukti memperkaya diri hingga 7,3 juta dolar AS (setara Rp71 miliar dengan kurs dolar tahun 2010). Tak hanya itu, pengadilan juga menemukan fakta eks Ketua DPR itu mendapat gratifikasi jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS karena memuluskan anggaran proyek.

Terdakwa sendiri sudah mengembalikan uang korupsi senilai Rp5 miliar ke KPK. Atas dasar itu, Majelis hakim dalam putusannya mewajibkan Setnov membayar uang pengganti 7,3 juta dolar dikurangi uang uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bila Setnov belum bisa membayar uang sampai batas waktu yang ditentukan, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta terdakwa masih belum cukup membayar uang pengganti, Setnov harus menjalani tambahan hukuman penjara 2 tahun di luar vonis hakim.

3. Hak Politik Dicabut
Setnov selama menjalani vonis 15 tahun akan kehilangan hak politik untuk dipilih ataupun memilih dalam semua ajang pesta demokrasi, mulai dari tingkat kepala daerah, pemilihan presiden, hingga pemilu legislatif. Pencabutan hak politik politikus Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berlaku hingga 5 tahun setelah dirinya selesai menjalani vonis masa hukuman penjara.

4. Ditolak Jadi Justice Collaborator
Eks Ketum Golkar itu juga harus menelan pil pahit setelah pengadilan menolak permohonannya menjadi Justice Collaborator KPK. Hakim menegaskan berdasarkan ketentuan perundangan, pemohon justice collaborator haruslah seorang pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar.

Adapun selama proses pemeriksaan dan penyidikan di KPK, Setnov tidak mau mengakui menerima uang korupsi dari proyek e-KTP. Meski demikian, Setnov sempat mengembalikan uang Rp5 miliar ke KPK saat dirinya menjalani proses hukum di KPK. (Pon)