Setelah Reses, DPR Bakal Cecar Pertamina Soal Kebakaran Depo Plumpang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 07 Maret 2023
Setelah Reses, DPR Bakal Cecar Pertamina Soal Kebakaran Depo Plumpang

Sejumlah petugas berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VI DPR RI akan memanggil pihak Pertamina seusai masa reses untuk membahas peristiwa kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada akhir pekan lalu.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.

"Kami dari Komisi VI DPR, tentu akan menindaklanjuti hal ini pada masa sidang setelah reses ini," kata Martin di Jakarta, Selasa (7/3).

Baca Juga:

Pj Heru Kaji Usulan Relokasi Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang ke Wisma Atlet

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta agar Pertamina melakukan mengevaluasi secara menyeluruh terkait aspek keselamatan dari depo-depo dan kilang-kilang milik Pertamina.

"Karena sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran serupa di Balongan dan juga di Cilacap," tuturnya.

Legislator Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan, persoalan itu harus menjadi perhatian serius.

Ia menyarankan agar Pertamina menganalisis lokasi dan risiko seluruh fasilitas yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Ini harus menjadi pusat perhatian yang serius," ucap dia.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Salahkan Anies Imbas Kebakaran Depo Plumpang

Menurutnya, analisis risiko seluruh fasilitas itu penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

"Dilihat pusat lokasinya seperti apa, dan kalau memang penyebabnya adalah petir seperti yang terjadi sebelumnya, tentu harusnya ada teknologi yang bisa untuk mengatasi hal ini," tutup Martin. (Knu)

Baca Juga:

Solusi Relokasi Pengungsi Plumpang Lebih Urgen Dibanding Saling Menyalahkan

#Pertamina #DPR RI #Komisi VI DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan