Solusi Relokasi Pengungsi Plumpang Lebih Urgen Dibanding Saling Menyalahkan
Pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang berada di tenda darurat di Kantor PMI Jakarta Utara, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/aa.
MerahPutih.com - Insiden kebakaran hebat depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) lalu mestinya tidak menyalahkan pihak tertentu. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan mesti dicarikan solusinya.
Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, tak ada gunanya saling menghakimi dalam menyikapi musibah. Paling penting sekarang ini saling berbenah agar kejadian itu tak terulang.
Baca Juga:
Komisi VI DPR bakal Bentuk Panja Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
"Ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. Saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. Tapi mencari solusi, menurut saya. Ini yang pas, mencari solusi saja," papar Ida saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/3).
Ida mengungkapkan, solusi jitu dalam menyikapi kebakaran depo Plumpang ini ialah relokasi. Baik itu relokasi dari kilang minyak Plumpang atau pun warga.
Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait relokasi ini.
"Kan kemarin pak presiden sudah hadir ke sana, pak presiden ada dua solusi, warga yang dipindahkan direlokasi, atau pertaminanya," urainya.
Diketahui, beberapa hari ini berseliweran berita terkait keputusan Anies Baswedan yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah yang tinggali bantaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Baca Juga:
214 Warga Mengungsi Akibat Kebakaran Depo Pertamina, Korban Jiwa Tembus 18 Orang
Padahal kawasan tersebut sangat berbahaya bagi warga karena berdekatan dengan kilang minyak Pertamina dan musibah bencana kebakaran terjadi.
Ida yang merupakan politikus PDI Perjuangan ini memandang bahwa kebijakan Anies menerbitkan IMB warga tanah merah keliru. Kendati begitu, ia meminta tidak kambing hitamkan Anies.
"Status bangunannya, imb-nya kan tidak ilegal, cuma memang yang menerbitkan imb-nya saja seharusnya memang mempelajari betul lahan tersebut," tuturnya.
Diketahui, depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat (3/3). Atas insiden ini dilaporkan ada 18 orang meninggal dunia dan ratusan warga alami luka-luka.
Banyaknya rumah yang hangus terbakar, terpaksa masyarakat yang menjadi korban kebakaran mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman. (Asp)
Baca Juga:
Belasan Orang Masih Dicari Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
KPK Buka Penyidikan Baru Terkait Pengadaan Minyak Mentah di Pertamina
Pertamina Dapat 800 Keluhan Soal Motor Berebet Usai Pakai Pertalite
Kecelakan Truk Tangki BBM di Ciajur, Sebabkan 1 Korban Luka Serius, 6 Ruko dan 3 Rumah Hangus Terbakar
Berlaku Mulai 1 November, Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Dex dan Dexlite Naik
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
Isi SPBU, BP Beli 100 Ribu Bahan Bakar Murni dari Pertamina Patra Niaga
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Motor Brebet Setelah Diisi Pertalite, Pertamina Harus Tanggung Biaya Perbaikan
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Kasih Duit Rp 7 Juta Buat Netizen yang Unggah Citra Baik di Media Sosial