Solusi Relokasi Pengungsi Plumpang Lebih Urgen Dibanding Saling Menyalahkan
Pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang berada di tenda darurat di Kantor PMI Jakarta Utara, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/aa.
MerahPutih.com - Insiden kebakaran hebat depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) lalu mestinya tidak menyalahkan pihak tertentu. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan mesti dicarikan solusinya.
Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, tak ada gunanya saling menghakimi dalam menyikapi musibah. Paling penting sekarang ini saling berbenah agar kejadian itu tak terulang.
Baca Juga:
Komisi VI DPR bakal Bentuk Panja Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
"Ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. Saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. Tapi mencari solusi, menurut saya. Ini yang pas, mencari solusi saja," papar Ida saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/3).
Ida mengungkapkan, solusi jitu dalam menyikapi kebakaran depo Plumpang ini ialah relokasi. Baik itu relokasi dari kilang minyak Plumpang atau pun warga.
Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait relokasi ini.
"Kan kemarin pak presiden sudah hadir ke sana, pak presiden ada dua solusi, warga yang dipindahkan direlokasi, atau pertaminanya," urainya.
Diketahui, beberapa hari ini berseliweran berita terkait keputusan Anies Baswedan yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah yang tinggali bantaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Baca Juga:
214 Warga Mengungsi Akibat Kebakaran Depo Pertamina, Korban Jiwa Tembus 18 Orang
Padahal kawasan tersebut sangat berbahaya bagi warga karena berdekatan dengan kilang minyak Pertamina dan musibah bencana kebakaran terjadi.
Ida yang merupakan politikus PDI Perjuangan ini memandang bahwa kebijakan Anies menerbitkan IMB warga tanah merah keliru. Kendati begitu, ia meminta tidak kambing hitamkan Anies.
"Status bangunannya, imb-nya kan tidak ilegal, cuma memang yang menerbitkan imb-nya saja seharusnya memang mempelajari betul lahan tersebut," tuturnya.
Diketahui, depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat (3/3). Atas insiden ini dilaporkan ada 18 orang meninggal dunia dan ratusan warga alami luka-luka.
Banyaknya rumah yang hangus terbakar, terpaksa masyarakat yang menjadi korban kebakaran mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman. (Asp)
Baca Juga:
Belasan Orang Masih Dicari Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
SPBU Swasta Diklaim Siap Negosiasi Dengan Pertamina Buat Lancarkan Pasokan BBM
Pelaku Dugaan Korupsi Kasus Mesin EDC Bank BRI, Sama Dengan Kasus EDC Pertamina
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Didi Irawadi Sindir Pemerintah: Negeri Kaya Minyak, tapi Impor dari Singapura