Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 20 Juni 2022
Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Foto: Humas PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Rapimnas yang berlangsung pada 20-21 Juni 2022 dihadiri unsur jajaran pengurus DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia.

Baca Juga

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

Dalam sambutannya, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan Rapimnas PKS sebagai momen menyatukan gerak langkah untuk pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

"Kita harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik, karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam pemenangan," kata Aboe, Senin (20/6).

Baca Juga

Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres

Aboe menuturkan, saat ini partai politik mulai berusaha menarik simpati masyarakat agar lolos ambang batas parlemen.

"Menuju Pemilu 2024, seluruh parpol berlomba untuk menarik hati dan simpati pemilih agar lolos parlementary threshold guna mendapatkan kursi di Senayan. Selain itu, partai partai juga berlomba mengusung calon presiden potensial," ujar Aboe.

"Oleh karenanya, hari ini kita melakukan Rapimnas dalam rangka mempersiapkan mesin partai, melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik lagi menghadapi event politik nasional yang semakin dinamis," lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan Rapimnas juga sebagai bahan evaluasi agenda yang telah dilaksanakan untuk rekomendasi perbaikan agenda menghadapi pemilu mendatang.

"Melalui Rapimnas ini diharapkan akan ada evaluasi atas berbagai program yang telah kita laksanakan, untuk kemudian disusun rekomendasi perbaikan agenda bersama pemenangan Pileg dan Pilpres 2024," pungkas Aboe. (Pon)

Baca Juga

Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, NasDem Singgung Relasi Surya Paloh dan Megawati

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan