Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 20 Juni 2022
Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Foto: Humas PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Rapimnas yang berlangsung pada 20-21 Juni 2022 dihadiri unsur jajaran pengurus DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia.

Baca Juga

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

Dalam sambutannya, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan Rapimnas PKS sebagai momen menyatukan gerak langkah untuk pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

"Kita harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik, karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam pemenangan," kata Aboe, Senin (20/6).

Baca Juga

Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres

Aboe menuturkan, saat ini partai politik mulai berusaha menarik simpati masyarakat agar lolos ambang batas parlemen.

"Menuju Pemilu 2024, seluruh parpol berlomba untuk menarik hati dan simpati pemilih agar lolos parlementary threshold guna mendapatkan kursi di Senayan. Selain itu, partai partai juga berlomba mengusung calon presiden potensial," ujar Aboe.

"Oleh karenanya, hari ini kita melakukan Rapimnas dalam rangka mempersiapkan mesin partai, melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik lagi menghadapi event politik nasional yang semakin dinamis," lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan Rapimnas juga sebagai bahan evaluasi agenda yang telah dilaksanakan untuk rekomendasi perbaikan agenda menghadapi pemilu mendatang.

"Melalui Rapimnas ini diharapkan akan ada evaluasi atas berbagai program yang telah kita laksanakan, untuk kemudian disusun rekomendasi perbaikan agenda bersama pemenangan Pileg dan Pilpres 2024," pungkas Aboe. (Pon)

Baca Juga

Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, NasDem Singgung Relasi Surya Paloh dan Megawati

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan