Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, NasDem Singgung Relasi Surya Paloh dan Megawati

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Juni 2022
Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, NasDem Singgung Relasi Surya Paloh dan Megawati

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Foto: DPR.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem sepakat dengan pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani soal peluang koalisi PDIP dan NasDem di Pilpres 2024.

Apalagi, PDIP bukanlah teman yang asing bagi NasDem karena selama 2 periode pemerintahan Jokowi, PDIP dan NasDem berada dalam satu barisan.

Baca Juga:

Seluruh Kepala Daerah PDIP Teken Surat Pernyataan di Hadapan Megawati

"Dua kali menjadi kawan koalisi untuk mengusung Pak Jokowi, tentu historisnya dekat. Pak Surya juga sebagai seorang Sukarnois. Tentu hal-hal seperti itu menjadi modal dasar," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Senin (20/6).

Lebih lanjut, Willy mengatakan koalisi NasDem dan PDIP bisa terjadi jika sepakat dengan figur-figur yang akan diusung menjadi capres-cawapres. Apalagi, salah satu tokoh yang akan diusung NasDem adalah kader PDIP, yakni Ganjar Pranowo.

"Dengan semua partai kami terbuka, termasuk dengan PDI Perjuangan. Yang paling penting kan bisa berkomunikasi dan bisa bersepakat terhadap figur-figur yang diusulkan oleh NasDem," ujarnya.

Baca Juga:

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

Lebih lanjut, Willy menegaskan tidak ada kendala apapun jika NasDem berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 termasuk relasi Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Fine-fine saja (hubungan Megawati dan Surya Paloh). Pak Surya sama tokoh mana pun hubungannya baik-baik saja," ujar Willy.

Willy membantah jika hubungan Megawati dan Surya Paloh tidak bagus. Bahkan, kata dia, Megawati dan Surya Paloh juga seringkali bertemu namun tidak terekspose ke media.

"Kan banyak pertemuan yang enggak perlu juga diekspos. Mereka juga saling ketemu, saling ngobrol," pungkas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini. (Pon)

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, Puan: Menteri dari PDIP Aman

#PDIP #Partai Nasdem #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan