Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 25 Februari 2021
Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kantor BNPB, Senin (2/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengomentari lemahnya pengawasan keamanan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sehingga rawan disusupi orang atau pihak tak bertanggung jawab.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, di tengah pujian operasional MRT dan kelanjutan fase ke II, masih ada yang perlu dibenahi.

Baca Juga

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

"Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital," ujar Prasetyo saat menggelar rapat laporan keuangan dan pertanggung jawaban PT MRT Jakarta.

Sebab, kata Prasetyo, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang di tahun 2018 lalu. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum MRT beroperasi. Namun, tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian.

"Kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua," terangnya.

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Politikus PDIP ini memastikan komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia-Jepang.

Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.

"Kenapa tidak dilaporkan ke Polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini.

"Siap, secepatnya akan kita buat laporan," tandasnya. (Asp)

Baca Juga

PT MRT Jakarta Kantongi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan

#DPRD DKI Jakarta #MRT Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Untuk mendapatkan akses transportasi gratis itu, karyawan swasta di Jakarta wajib memiliki Kartu Layanan Gratis (KLG). Pendaftaran KLG sendiri baru dapat diproses setelah memiliki KPJ.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Indonesia
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Syaratnya, pekerja swasta yang dimaksud adalah pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan standar penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Bagikan