Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 25 Februari 2021
Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kantor BNPB, Senin (2/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengomentari lemahnya pengawasan keamanan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sehingga rawan disusupi orang atau pihak tak bertanggung jawab.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, di tengah pujian operasional MRT dan kelanjutan fase ke II, masih ada yang perlu dibenahi.

Baca Juga

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

"Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital," ujar Prasetyo saat menggelar rapat laporan keuangan dan pertanggung jawaban PT MRT Jakarta.

Sebab, kata Prasetyo, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang di tahun 2018 lalu. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum MRT beroperasi. Namun, tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian.

"Kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua," terangnya.

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Politikus PDIP ini memastikan komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia-Jepang.

Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.

"Kenapa tidak dilaporkan ke Polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini.

"Siap, secepatnya akan kita buat laporan," tandasnya. (Asp)

Baca Juga

PT MRT Jakarta Kantongi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan

#DPRD DKI Jakarta #MRT Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan