Sebut Pernah Ada Pencurian, Ketua DPRD DKI Soroti Lemahnya Keamanan MRT
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kantor BNPB, Senin (2/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengomentari lemahnya pengawasan keamanan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sehingga rawan disusupi orang atau pihak tak bertanggung jawab.
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, di tengah pujian operasional MRT dan kelanjutan fase ke II, masih ada yang perlu dibenahi.
Baca Juga
"Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital," ujar Prasetyo saat menggelar rapat laporan keuangan dan pertanggung jawaban PT MRT Jakarta.
Sebab, kata Prasetyo, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang di tahun 2018 lalu. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum MRT beroperasi. Namun, tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian.
"Kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua," terangnya.
Politikus PDIP ini memastikan komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia-Jepang.
Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.
"Kenapa tidak dilaporkan ke Polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini.
"Siap, secepatnya akan kita buat laporan," tandasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?