Satu Cawagub PKS akan Dicoret?

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 November 2019
Satu Cawagub PKS akan Dicoret?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengaku partainya masih menunggu jawaban PKS mengenai kesepakatan usulan empat nama baru bursa Calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Empat nama yang diajukan Gerindra adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra; Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra; Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta; Saefullah.

Baca Juga

Usai Pembahasan APBD, Pimpinan DPRD DKI Segera Proses Wagub DKI

"Kita lagi nunggu kesepakatan baru dari PKS. Suratkan sudah dikirim, tinggal PKS setuju atau tidak," kata Syarif di Jakarta, Senin (11/11).

Ia juga memastikan, posisi pendamping Anies Baswedan yang disodorkan PKS bakal berkurang. Sebab, salah satu dari mereka bakal dicoret dari kandidat Wagub jika empat cawagub yang baru diberikan Gerindra mendapat persetujuan dari PKS.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta gadai SK untuk pinjam uang
Pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih

Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya mewajibkan dua cawagub saja yang diusung oleh partai pengusung. Posisi yang kosong bakal digantikan oleh salah satu dari empat kandidat yang disodorkan dari Gerindra.

Baca Juga

Gerindra Berpeluang Rebut Kursi Wagub DKI dari PKS

"Sesuai dengan ketentuan kan partai pengusung mengajukan dua nama, sekarang kalau dijumlahin kan enam calon. Jadi pengertiannya, mengambil satu dari dua calon PKS, kemudian satu dari empat calon kita," papar dia.

Syarif menjelaskan, jika sudah ada dua figur tetap, maka cawagub tersebut diajukan kembali untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga

PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Adapun keempat calon yang diusulkan oleh Partai Gerindra, nantinya akan diseleksi dan diambil salah satu figur yang terbaik. Ia memaparkan bahwa proses tersebut tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan seperti Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto saat diusung PKS. (Asp)

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan