Satu Cawagub PKS akan Dicoret?

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 November 2019
Satu Cawagub PKS akan Dicoret?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengaku partainya masih menunggu jawaban PKS mengenai kesepakatan usulan empat nama baru bursa Calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Empat nama yang diajukan Gerindra adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra; Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra; Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta; Saefullah.

Baca Juga

Usai Pembahasan APBD, Pimpinan DPRD DKI Segera Proses Wagub DKI

"Kita lagi nunggu kesepakatan baru dari PKS. Suratkan sudah dikirim, tinggal PKS setuju atau tidak," kata Syarif di Jakarta, Senin (11/11).

Ia juga memastikan, posisi pendamping Anies Baswedan yang disodorkan PKS bakal berkurang. Sebab, salah satu dari mereka bakal dicoret dari kandidat Wagub jika empat cawagub yang baru diberikan Gerindra mendapat persetujuan dari PKS.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta gadai SK untuk pinjam uang
Pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih

Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya mewajibkan dua cawagub saja yang diusung oleh partai pengusung. Posisi yang kosong bakal digantikan oleh salah satu dari empat kandidat yang disodorkan dari Gerindra.

Baca Juga

Gerindra Berpeluang Rebut Kursi Wagub DKI dari PKS

"Sesuai dengan ketentuan kan partai pengusung mengajukan dua nama, sekarang kalau dijumlahin kan enam calon. Jadi pengertiannya, mengambil satu dari dua calon PKS, kemudian satu dari empat calon kita," papar dia.

Syarif menjelaskan, jika sudah ada dua figur tetap, maka cawagub tersebut diajukan kembali untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga

PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Adapun keempat calon yang diusulkan oleh Partai Gerindra, nantinya akan diseleksi dan diambil salah satu figur yang terbaik. Ia memaparkan bahwa proses tersebut tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan seperti Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto saat diusung PKS. (Asp)

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan