PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra
 
                Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
Merahputih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono mendesak agar Fraksi Gerindra dan PKS segera mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa Wagub Jakarta.
Saat ini, baru dua nama politikus PKS yang santer disebut calon kuat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Yulianto.
Baca Juga:
Menurut Gembong, jika kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu tak sepakat, maka proses penentuan akan semakin lama.
"Makanya selalu saya katakan, dua nama yang sudah diusulkan lebih dulu, udah masuk ke DPRD itu sebetulnya hanya kesepahaman yang bersifat administrasi," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/11).
Gembong melanjutkan, Gerindra dan PKS harus 'bertanggungjawab' ke publik menentukan Wagub. "Harapan kita sebelum tahun baru 2020 wakil gubernur sudah ada," jelas politikus PDIP ini.
 
Gembong berpandangan, fraksinya tak akan mengambil sikap kalau Gerindra dan PKS belum menemukan kesepakatan.
"Karena kalau dari dua nama yang telah diusulkan ke DPRD, ternyata masih ada persoalan di internal. Jika berkutat terhadap dua nama tersebut, menurut saya, tidak akan selesai," sesal dia.
Baca Juga:
Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI
"Artinya PKS dan Gerindra belum beres dalam mengusung dua nama tersebut. Saya katakan hanya kesepakatan administrasi," tambah Gembong.
Gembong yakin, masyarakat akan sulit menilai tugas apa yang harus diselesaikan Wagub DKI mengingat sosoknya yang tak jelas. "Kalau sekarang apa yang dinilai, wong tidak ada kesepakatan," pungkas Gembong. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
 
                      



