PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
Merahputih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono mendesak agar Fraksi Gerindra dan PKS segera mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa Wagub Jakarta.
Saat ini, baru dua nama politikus PKS yang santer disebut calon kuat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Yulianto.
Baca Juga:
Menurut Gembong, jika kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu tak sepakat, maka proses penentuan akan semakin lama.
"Makanya selalu saya katakan, dua nama yang sudah diusulkan lebih dulu, udah masuk ke DPRD itu sebetulnya hanya kesepahaman yang bersifat administrasi," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/11).
Gembong melanjutkan, Gerindra dan PKS harus 'bertanggungjawab' ke publik menentukan Wagub. "Harapan kita sebelum tahun baru 2020 wakil gubernur sudah ada," jelas politikus PDIP ini.

Gembong berpandangan, fraksinya tak akan mengambil sikap kalau Gerindra dan PKS belum menemukan kesepakatan.
"Karena kalau dari dua nama yang telah diusulkan ke DPRD, ternyata masih ada persoalan di internal. Jika berkutat terhadap dua nama tersebut, menurut saya, tidak akan selesai," sesal dia.
Baca Juga:
Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI
"Artinya PKS dan Gerindra belum beres dalam mengusung dua nama tersebut. Saya katakan hanya kesepakatan administrasi," tambah Gembong.
Gembong yakin, masyarakat akan sulit menilai tugas apa yang harus diselesaikan Wagub DKI mengingat sosoknya yang tak jelas. "Kalau sekarang apa yang dinilai, wong tidak ada kesepakatan," pungkas Gembong. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
