Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Oktober 2019
 Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat dirugikan dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang hingga lebih satu tahun belum juga selesai.

Mestinya, lanjut Pangi, Partai Gerindra punya itikad baik untuk memuluskan salah satu kader dari PKS pengganti Sandiaga Uno. Sebab saat ini sudah ada dua nama dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca Juga:

PDI Perjuangan Beri Sinyal Wagub DKI Akan Diisi Kader Gerindra

"Namun sampai sekarang belum jelas ujungnya, lagi lagi partai pengusung utama seperti PKS dirugikan karena mereka tidak berhasil menempatkan kader terbaiknya mengantikan Sandi," ujat Pangi saat dihubungi Selasa (8/10).

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago sebut PKS dirugikan dalam pemilihan Wagub DKI
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut dia, bila terlalu lama memproses orang nomor dua di Jakarta itu maka partai pengusung dapat memberi contoh yang kurang baik dari perpolitikan Indonesia.

"Fraksi Gerindra dan PKS adalah preseden buruk karena gagal mengajukan kadernya sebagai wagub DKI. Padahal dua partai tersebut adalah partai pengusung utama Anies-Sandi," jelasnya.

"Ini bisa role model juga bagi daerah lain bahwa partai pengusung utama cagub/cawagub belum tentu secara otomatis mengisi pos wagub karena seperti di DKI Jakarta, walaupun diusung PKS namun tetap PKS gagal mengajukan kadernya menjadi wagub DKI Jakarta," sambung Pangi.

Pangi juga mengkritik DPRD DKI Jakarta yang tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan amanat dari rakyat dengan menyelesaikan Wagub DKI.

"DPRD DKI telah lalai menjalankan mandat amanat rakyat," tegas Pangi.

Dampak dari molornya pemilihan wagub DKI, kata Pangi, yakni program kerja Anies-Sandi belum bisa dipenuhi semua.

"Betapa ruginya masyarakat DKI Jakarta yang telah menghabiskan energi, biaya yang mahal untuk memilih pemimpin Gubernur dan wakil gubernur, namun sudah setahun lebih jabatan wakil gubernur masih kosong," tutur Pangi.

Baca Juga:

Dilantik Jadi Anggota DPR, Ahmad Syaikhu Siapkan Diri Isi Posisi Wagub DKI

Pangi Syarwi Chaniago kembali menegaskan yang rugi lagi lagi rakyat yang semestinya punya wagub namun posisi ini kosong.

"DPRD baru yang diharapkan bisa cepat memilih Wagub, ternyata nggak ada bedanya, tetap energi lama yang lelet memilih wagub, karena terlalu banyaknya conflict interest, namun mengabaikan hak hak rakyat, lagi lagi rakyat dirugikan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Lama Menjomlo, Anies Rindukan Sosok Wagub DKI

#Pengamat Politik #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno memberi tanggapan soal ketidakpuasan kalangan tertentu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Bagikan