Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Oktober 2019
 Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat dirugikan dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang hingga lebih satu tahun belum juga selesai.

Mestinya, lanjut Pangi, Partai Gerindra punya itikad baik untuk memuluskan salah satu kader dari PKS pengganti Sandiaga Uno. Sebab saat ini sudah ada dua nama dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca Juga:

PDI Perjuangan Beri Sinyal Wagub DKI Akan Diisi Kader Gerindra

"Namun sampai sekarang belum jelas ujungnya, lagi lagi partai pengusung utama seperti PKS dirugikan karena mereka tidak berhasil menempatkan kader terbaiknya mengantikan Sandi," ujat Pangi saat dihubungi Selasa (8/10).

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago sebut PKS dirugikan dalam pemilihan Wagub DKI
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut dia, bila terlalu lama memproses orang nomor dua di Jakarta itu maka partai pengusung dapat memberi contoh yang kurang baik dari perpolitikan Indonesia.

"Fraksi Gerindra dan PKS adalah preseden buruk karena gagal mengajukan kadernya sebagai wagub DKI. Padahal dua partai tersebut adalah partai pengusung utama Anies-Sandi," jelasnya.

"Ini bisa role model juga bagi daerah lain bahwa partai pengusung utama cagub/cawagub belum tentu secara otomatis mengisi pos wagub karena seperti di DKI Jakarta, walaupun diusung PKS namun tetap PKS gagal mengajukan kadernya menjadi wagub DKI Jakarta," sambung Pangi.

Pangi juga mengkritik DPRD DKI Jakarta yang tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan amanat dari rakyat dengan menyelesaikan Wagub DKI.

"DPRD DKI telah lalai menjalankan mandat amanat rakyat," tegas Pangi.

Dampak dari molornya pemilihan wagub DKI, kata Pangi, yakni program kerja Anies-Sandi belum bisa dipenuhi semua.

"Betapa ruginya masyarakat DKI Jakarta yang telah menghabiskan energi, biaya yang mahal untuk memilih pemimpin Gubernur dan wakil gubernur, namun sudah setahun lebih jabatan wakil gubernur masih kosong," tutur Pangi.

Baca Juga:

Dilantik Jadi Anggota DPR, Ahmad Syaikhu Siapkan Diri Isi Posisi Wagub DKI

Pangi Syarwi Chaniago kembali menegaskan yang rugi lagi lagi rakyat yang semestinya punya wagub namun posisi ini kosong.

"DPRD baru yang diharapkan bisa cepat memilih Wagub, ternyata nggak ada bedanya, tetap energi lama yang lelet memilih wagub, karena terlalu banyaknya conflict interest, namun mengabaikan hak hak rakyat, lagi lagi rakyat dirugikan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Lama Menjomlo, Anies Rindukan Sosok Wagub DKI

#Pengamat Politik #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Indonesia
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Ia juga menekankan pentingnya amanat Pasal 33 UUD 45 dan perlunya pemimpin sejati memahami arah bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menyambut terbuka minat Budi Arie Projo bergabung.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Bagikan