PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 09 November 2019
PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono mendesak agar Fraksi Gerindra dan PKS segera mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa Wagub Jakarta.

Saat ini, baru dua nama politikus PKS yang santer disebut calon kuat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Yulianto.

Baca Juga:

Gerindra Berpeluang Rebut Kursi Wagub DKI dari PKS

Menurut Gembong, jika kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu tak sepakat, maka proses penentuan akan semakin lama.

"Makanya selalu saya katakan, dua nama yang sudah diusulkan lebih dulu, udah masuk ke DPRD itu sebetulnya hanya kesepahaman yang bersifat administrasi," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/11).

Gembong melanjutkan, Gerindra dan PKS harus 'bertanggungjawab' ke publik menentukan Wagub. "Harapan kita sebelum tahun baru 2020 wakil gubernur sudah ada," jelas politikus PDIP ini.

Gembong Warsono akui anggota DPRD pinjam uang untuk beli mobil
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: FB/Gembong Warsono)

Gembong berpandangan, fraksinya tak akan mengambil sikap kalau Gerindra dan PKS belum menemukan kesepakatan.

"Karena kalau dari dua nama yang telah diusulkan ke DPRD, ternyata masih ada persoalan di internal. Jika berkutat terhadap dua nama tersebut, menurut saya, tidak akan selesai," sesal dia.

Baca Juga:

Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

"Artinya PKS dan Gerindra belum beres dalam mengusung dua nama tersebut. Saya katakan hanya kesepakatan administrasi," tambah Gembong.

Gembong yakin, masyarakat akan sulit menilai tugas apa yang harus diselesaikan Wagub DKI mengingat sosoknya yang tak jelas. "Kalau sekarang apa yang dinilai, wong tidak ada kesepakatan," pungkas Gembong. (Knu)

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan