PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 09 November 2019
PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono mendesak agar Fraksi Gerindra dan PKS segera mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa Wagub Jakarta.

Saat ini, baru dua nama politikus PKS yang santer disebut calon kuat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Yulianto.

Baca Juga:

Gerindra Berpeluang Rebut Kursi Wagub DKI dari PKS

Menurut Gembong, jika kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu tak sepakat, maka proses penentuan akan semakin lama.

"Makanya selalu saya katakan, dua nama yang sudah diusulkan lebih dulu, udah masuk ke DPRD itu sebetulnya hanya kesepahaman yang bersifat administrasi," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/11).

Gembong melanjutkan, Gerindra dan PKS harus 'bertanggungjawab' ke publik menentukan Wagub. "Harapan kita sebelum tahun baru 2020 wakil gubernur sudah ada," jelas politikus PDIP ini.

Gembong Warsono akui anggota DPRD pinjam uang untuk beli mobil
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: FB/Gembong Warsono)

Gembong berpandangan, fraksinya tak akan mengambil sikap kalau Gerindra dan PKS belum menemukan kesepakatan.

"Karena kalau dari dua nama yang telah diusulkan ke DPRD, ternyata masih ada persoalan di internal. Jika berkutat terhadap dua nama tersebut, menurut saya, tidak akan selesai," sesal dia.

Baca Juga:

Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI

"Artinya PKS dan Gerindra belum beres dalam mengusung dua nama tersebut. Saya katakan hanya kesepakatan administrasi," tambah Gembong.

Gembong yakin, masyarakat akan sulit menilai tugas apa yang harus diselesaikan Wagub DKI mengingat sosoknya yang tak jelas. "Kalau sekarang apa yang dinilai, wong tidak ada kesepakatan," pungkas Gembong. (Knu)

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan