PDIP Sebut Dua Nama Calon Wagub DKI Bentuk Kesepahaman PKS-Gerindra
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
Merahputih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono mendesak agar Fraksi Gerindra dan PKS segera mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa Wagub Jakarta.
Saat ini, baru dua nama politikus PKS yang santer disebut calon kuat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Yulianto.
Baca Juga:
Menurut Gembong, jika kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu tak sepakat, maka proses penentuan akan semakin lama.
"Makanya selalu saya katakan, dua nama yang sudah diusulkan lebih dulu, udah masuk ke DPRD itu sebetulnya hanya kesepahaman yang bersifat administrasi," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/11).
Gembong melanjutkan, Gerindra dan PKS harus 'bertanggungjawab' ke publik menentukan Wagub. "Harapan kita sebelum tahun baru 2020 wakil gubernur sudah ada," jelas politikus PDIP ini.
Gembong berpandangan, fraksinya tak akan mengambil sikap kalau Gerindra dan PKS belum menemukan kesepakatan.
"Karena kalau dari dua nama yang telah diusulkan ke DPRD, ternyata masih ada persoalan di internal. Jika berkutat terhadap dua nama tersebut, menurut saya, tidak akan selesai," sesal dia.
Baca Juga:
Pengamat Politik Sebut PKS Dirugikan Dalam Pemilihan Wagub DKI
"Artinya PKS dan Gerindra belum beres dalam mengusung dua nama tersebut. Saya katakan hanya kesepakatan administrasi," tambah Gembong.
Gembong yakin, masyarakat akan sulit menilai tugas apa yang harus diselesaikan Wagub DKI mengingat sosoknya yang tak jelas. "Kalau sekarang apa yang dinilai, wong tidak ada kesepakatan," pungkas Gembong. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih