Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juni 2021
Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menerima kunjungan Kopral Satu (Koptu) Hardius Rusman. Foto: Instagram/@rizky_irmanysah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saksi persidangan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur, Miftakh Aulani Rahman menyebut ada aliran duit dari PT Aero Citra Kargo (ACK) ke PT Gardatama Nusantara yang merupakan milik Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Pernyataan itu bermula saat majelis hakim meminta saksi yang berprofesi sebagai akuntan forensik merinci aliran dana sebesar Rp 24,6 miliar yang berasal dari PT ACK dan dikirim melalui rekening Achmad Bahtiar dan Amri.

"Saudara bisa merincikan itu uang itu lari kemana saja, yang 24 miliar itu uangnya lari kemana saja?" Kata hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/6).

Baca Juga:

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

Lantas, Miftakh pun merinci aliran dana tersebut. Mulai dari nominal terbesar hingga yang terkecil.

"Yang pertama penarikan tunai yang dilakukan di kantor cabang Gambir itu sebesar Rp4,7 miliar. Yang kedua, yang masih mengendap di saldo akhir Amri itu Rp 3,446 miliar," ungkap Miftakh.

Selanjutnya, dalam dokumen yang dimiliki Miftakh ada juga penarikan tunai dengan keterangan untuk pembelian barang sebesar Rp 2,9 miliar. Uang itu dari rekening Ainul Faqih.

"Kemudian, penarikan tunai yang tidak teridentifikasi sebesar Rp 1,969 miliar. Kemudian belanja atau poin of sell yang dilakukan selama periode kunjungan di USA sebesar Rp 873 juta," ujarnya.

"Kemudian transfer kepada Ismail sebesar Rp 782,850 juta. Kemudian transfer kepada Astra Internasional Tbk untuk pembelian mobil dari rekening Amiril atau Bahtiar sebesar Rp 543 juta," sambung Miftakh.

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

Kemudian, dari hasil analisa juga ditemukan pengiriman uang ke 36 rekening yang bebeda dengan jumlah maksimal Rp 40 juta. Totalnya sekitar Rp 502 juta.

"Total akumulatif kurang dari Rp 40 juta di antaranya kepada Husni Mubarok, Anggia Tesalonika, Firda Yusri dan lain-lain termasuk Sri Rejeki," kata dia.

Selanjutnya, ada juga pengiriman uang sebesar Rp500 juta kepada Asep Abidin. Lalu, ada transfer kepada Teti Yumiati sebesar Rp 450 juta dan Qushairi rawi senilai Rp 425 juta.

"Ada kegiatan belanja dari rekening Amri atau Bahtiar dilakukan di Adidas, Putri Duyung Ancol, kemudian hotel di bali. Termasuk di fave dan lain-lain itu total sebesar Rp 358 juta," kata dia.

Baca Juga:

Besan Bamsoet Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Benur

Hingga akhirnya, disebutkan ada juga pengiriman uang ke PT Gardatama Nusantara. Hanya saja, tak dirinci soal waktu pengiriman uang tersebut. "Kemudian transfer ke PT Gardatama Nusantara ini perusahan milik prabowo subianto ini sebesar Rp 300 juta," pumgkasnya.

Untuk diketahui, PT Aero Citra Kargo (ACK) digunakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, untuk mengekspor benih lobster. Hal itu tertuang dalam berkas dakwaan. Padahal pekerjaan pengiriman sebenarnya dilakukan oleh PT Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) yang juga dimiliki Siswadhi.

Pembagian pembayaran dari perusahaan pengekspor benih lobster adalah PT ACK mendapat Rp1.450, sedangkan PT PLI Rp350 per ekor, sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp1.800 per ekor BBL. (Pon)

#Kasus Korupsi #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bagikan