Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juni 2021
Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menerima kunjungan Kopral Satu (Koptu) Hardius Rusman. Foto: Instagram/@rizky_irmanysah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saksi persidangan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur, Miftakh Aulani Rahman menyebut ada aliran duit dari PT Aero Citra Kargo (ACK) ke PT Gardatama Nusantara yang merupakan milik Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Pernyataan itu bermula saat majelis hakim meminta saksi yang berprofesi sebagai akuntan forensik merinci aliran dana sebesar Rp 24,6 miliar yang berasal dari PT ACK dan dikirim melalui rekening Achmad Bahtiar dan Amri.

"Saudara bisa merincikan itu uang itu lari kemana saja, yang 24 miliar itu uangnya lari kemana saja?" Kata hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/6).

Baca Juga:

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

Lantas, Miftakh pun merinci aliran dana tersebut. Mulai dari nominal terbesar hingga yang terkecil.

"Yang pertama penarikan tunai yang dilakukan di kantor cabang Gambir itu sebesar Rp4,7 miliar. Yang kedua, yang masih mengendap di saldo akhir Amri itu Rp 3,446 miliar," ungkap Miftakh.

Selanjutnya, dalam dokumen yang dimiliki Miftakh ada juga penarikan tunai dengan keterangan untuk pembelian barang sebesar Rp 2,9 miliar. Uang itu dari rekening Ainul Faqih.

"Kemudian, penarikan tunai yang tidak teridentifikasi sebesar Rp 1,969 miliar. Kemudian belanja atau poin of sell yang dilakukan selama periode kunjungan di USA sebesar Rp 873 juta," ujarnya.

"Kemudian transfer kepada Ismail sebesar Rp 782,850 juta. Kemudian transfer kepada Astra Internasional Tbk untuk pembelian mobil dari rekening Amiril atau Bahtiar sebesar Rp 543 juta," sambung Miftakh.

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

Kemudian, dari hasil analisa juga ditemukan pengiriman uang ke 36 rekening yang bebeda dengan jumlah maksimal Rp 40 juta. Totalnya sekitar Rp 502 juta.

"Total akumulatif kurang dari Rp 40 juta di antaranya kepada Husni Mubarok, Anggia Tesalonika, Firda Yusri dan lain-lain termasuk Sri Rejeki," kata dia.

Selanjutnya, ada juga pengiriman uang sebesar Rp500 juta kepada Asep Abidin. Lalu, ada transfer kepada Teti Yumiati sebesar Rp 450 juta dan Qushairi rawi senilai Rp 425 juta.

"Ada kegiatan belanja dari rekening Amri atau Bahtiar dilakukan di Adidas, Putri Duyung Ancol, kemudian hotel di bali. Termasuk di fave dan lain-lain itu total sebesar Rp 358 juta," kata dia.

Baca Juga:

Besan Bamsoet Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Benur

Hingga akhirnya, disebutkan ada juga pengiriman uang ke PT Gardatama Nusantara. Hanya saja, tak dirinci soal waktu pengiriman uang tersebut. "Kemudian transfer ke PT Gardatama Nusantara ini perusahan milik prabowo subianto ini sebesar Rp 300 juta," pumgkasnya.

Untuk diketahui, PT Aero Citra Kargo (ACK) digunakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, untuk mengekspor benih lobster. Hal itu tertuang dalam berkas dakwaan. Padahal pekerjaan pengiriman sebenarnya dilakukan oleh PT Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) yang juga dimiliki Siswadhi.

Pembagian pembayaran dari perusahaan pengekspor benih lobster adalah PT ACK mendapat Rp1.450, sedangkan PT PLI Rp350 per ekor, sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp1.800 per ekor BBL. (Pon)

#Kasus Korupsi #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Indonesia
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Mengaku menerima uang saat melakukan survei ke gudang vendor.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya menghentikan gaji anggota DPR selama tiga bulan. Uangnya akan digunakan untuk korban bencana alam.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Indonesia
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
Eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta Indonesia harus mundur dari Board of Peace jika mengabaikan Palestina.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengingatkan agar Indonesia tak menjadi pengikut di Board of Peace bentukan Presiden AS, Donald Trump.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Indonesia
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Membantah anggapan menggunakan kuota haji ilegal dan menegaskan pemerintah yang meminta Maktour untuk mengisi kuota haji tambahan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Indonesia
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar Februari 2020.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Indonesia
Eks Wamenaker Noel Bocorkan Partai Ikut Terima Uang Peras K3, Cluenya Ada Huruf 'K'
Eks Wamenaker Noel berharap dihukum mati apabila terbukti melakukan korupsi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Eks Wamenaker Noel Bocorkan Partai Ikut Terima Uang Peras K3, Cluenya Ada Huruf 'K'
Bagikan