Alwan Ridha Ramdani
Akhirnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pada Senin (2/11). Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020, setelah beberapa lama, muncul berbagai versi jumlah halaman uu ini.
Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman. UU yang merupakan inisiatif pemerintah ini, ditargetkan bisa menyerap investasi dan membuka lowongan kerja.
Senin (2/11), Gabungan serikat pekerja KSPI, FSPMI, FSP KEP, SPN, dan ASPEK Indonesia menggelar demo menolak UU Cipta Kerja dan dan mengantar atau mengajukan uji materi dan formal ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena belum diteken Presiden, maka para buruh hanya melakukan konsultasi pada MK.
Baca Juga:
Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja
Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut. Para buruh telah menyerakan pernyataan sikap pada MK terkait UU tersebut.
"Dalam 1x24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
DPR dan pemerintah telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja per tanggal 5 Oktober lalu. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU tersebut menjelang batas akhir 30 hari, tepat jatuh pada 4 November 2020.
MK, bisa melakukan menguji UU baik secara formil maupun materiil, sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan. Namun, hal ini tergantung para pengugat.
UU Cipta Kerja ini selain mendapatkan penolakan dari buruh, berbagai organisasi lingkungan, ham dan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga menolak UU ini. Dan menyarankan untuk melakukan uji materil maupun formil di MK. (Knu)
Baca Juga:
Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh
