Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 10 Juli 2019
Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan warga negara asing (WNA) pencari suaka yang menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih Jakarta akhirnya direlokasi hari ini. Mereka bakal digiring ke Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara, berdasarkan hasil kesempakatan perwakilan WNA dengan DPRD DKI Jakarta.

"Mereka berkoordinasi dengan teman-teman 241 orang yang ada di bawah nanti akan kita pindahkan besok pagi ke Islamic Center," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai pertemuan di Jakarta, Rabu (10/7).

BACA JUGA: Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Menurut Prasetyo, pemilihan lokasi JIC karena memiliki tempat yang luas. Mereka juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari kesehatan hingga makanan. Namun, belum dipastikan berapa lama ratusan pencari suaka itu bakal ditampung di JIC.

Pras
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama perwakilan WNA pencari suaka. MP/Asropih

"Kita tampung dulu di Islamic Center untuk kita beri makanan juga, karena mereka kan juga manusia, ada anak-anak kecil yang udah tiga hari sakit. Kalau masalah tuntutan (para pencari suaka) saya nggak tahu," jelasnya.

BACA JUGA: Cara Indonesia Memperlakukan Pengungsi Pencari Suaka Diapresiasi

Prasetyo mengaku tak bisa membantu terkait tuntutan mereka ke UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugeest yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pemerintah daerah, pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan.

"Masalah dia dengan UNHCR, saya enggak bisa ikut-ikut, karena permasalahan dia minta suaka, bukan kapasitas saya," tutur orang nomor satu di DPRD DKI itu.

suaka
Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Politikus PDIP itu hanya bisa berharap persoalan mereka cepat terselesaikan, sehingga tak lagi mengganggu ketertiban umum di Ibu Kota Jakarta.

"Saya menjembatani tadi saya juga bicara dengan Kemenlu untuk cepat ditanggulangi dan UNHCR juga harus bertanggung jawab, karena ini kan permasalahn mereka," tutup sosok yang akrab disapa Pras itu. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - 36 menit lalu
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan