Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 10 Juli 2019
Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ratusan warga negara asing (WNA) pencari suaka yang menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih Jakarta akhirnya direlokasi hari ini. Mereka bakal digiring ke Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara, berdasarkan hasil kesempakatan perwakilan WNA dengan DPRD DKI Jakarta.

"Mereka berkoordinasi dengan teman-teman 241 orang yang ada di bawah nanti akan kita pindahkan besok pagi ke Islamic Center," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai pertemuan di Jakarta, Rabu (10/7).

BACA JUGA: Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Menurut Prasetyo, pemilihan lokasi JIC karena memiliki tempat yang luas. Mereka juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari kesehatan hingga makanan. Namun, belum dipastikan berapa lama ratusan pencari suaka itu bakal ditampung di JIC.

Pras
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama perwakilan WNA pencari suaka. MP/Asropih

"Kita tampung dulu di Islamic Center untuk kita beri makanan juga, karena mereka kan juga manusia, ada anak-anak kecil yang udah tiga hari sakit. Kalau masalah tuntutan (para pencari suaka) saya nggak tahu," jelasnya.

BACA JUGA: Cara Indonesia Memperlakukan Pengungsi Pencari Suaka Diapresiasi

Prasetyo mengaku tak bisa membantu terkait tuntutan mereka ke UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugeest yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pemerintah daerah, pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan.

"Masalah dia dengan UNHCR, saya enggak bisa ikut-ikut, karena permasalahan dia minta suaka, bukan kapasitas saya," tutur orang nomor satu di DPRD DKI itu.

suaka
Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Politikus PDIP itu hanya bisa berharap persoalan mereka cepat terselesaikan, sehingga tak lagi mengganggu ketertiban umum di Ibu Kota Jakarta.

"Saya menjembatani tadi saya juga bicara dengan Kemenlu untuk cepat ditanggulangi dan UNHCR juga harus bertanggung jawab, karena ini kan permasalahn mereka," tutup sosok yang akrab disapa Pras itu. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan