Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 10 Juli 2019
Ratusan WNA Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Digiring ke Islamic Center

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan warga negara asing (WNA) pencari suaka yang menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih Jakarta akhirnya direlokasi hari ini. Mereka bakal digiring ke Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara, berdasarkan hasil kesempakatan perwakilan WNA dengan DPRD DKI Jakarta.

"Mereka berkoordinasi dengan teman-teman 241 orang yang ada di bawah nanti akan kita pindahkan besok pagi ke Islamic Center," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai pertemuan di Jakarta, Rabu (10/7).

BACA JUGA: Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Menurut Prasetyo, pemilihan lokasi JIC karena memiliki tempat yang luas. Mereka juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari kesehatan hingga makanan. Namun, belum dipastikan berapa lama ratusan pencari suaka itu bakal ditampung di JIC.

Pras
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama perwakilan WNA pencari suaka. MP/Asropih

"Kita tampung dulu di Islamic Center untuk kita beri makanan juga, karena mereka kan juga manusia, ada anak-anak kecil yang udah tiga hari sakit. Kalau masalah tuntutan (para pencari suaka) saya nggak tahu," jelasnya.

BACA JUGA: Cara Indonesia Memperlakukan Pengungsi Pencari Suaka Diapresiasi

Prasetyo mengaku tak bisa membantu terkait tuntutan mereka ke UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugeest yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pemerintah daerah, pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan.

"Masalah dia dengan UNHCR, saya enggak bisa ikut-ikut, karena permasalahan dia minta suaka, bukan kapasitas saya," tutur orang nomor satu di DPRD DKI itu.

suaka
Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Politikus PDIP itu hanya bisa berharap persoalan mereka cepat terselesaikan, sehingga tak lagi mengganggu ketertiban umum di Ibu Kota Jakarta.

"Saya menjembatani tadi saya juga bicara dengan Kemenlu untuk cepat ditanggulangi dan UNHCR juga harus bertanggung jawab, karena ini kan permasalahn mereka," tutup sosok yang akrab disapa Pras itu. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan