Pusat Kajian Politik UI Ungkap Sekitar 65 Persen DPR Diisi Wajah Baru


Direktur Puskapol UI Dr. Phil. Aditya Perdana (Foto: ui.ac.id)
MerahPutih.Com - Pemilu 2019 telah menghadirkan sejumlah nama dan wajah baru di Parlemen. Tak sedikit juga wajah lama yang masih bertahan. Harus diakui Pemilu 2019 juga penuh kejutan dimana politisi-politisi beken dan populer gagal ke Senayan.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia terdapat sekitar 65 persen orang baru yang akan berkantor di Gedung Parlemen. Hasilnya itu dianalisis dari Pemilu Legislatif 2019 yang sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Caleg terpilih 65 persen orang baru, sedangkan 35 persen petahana," ujar Direktur Puskapol UI Dr. Phil. Aditya Perdana dalam pemaparan hasil analisis Puskapol UI di Jakarta, Minggu (26/5).

Lebih lanjut, Aditya mengatakan hasil kajian Puskapol UI itu berdasarkan kajian terhadap hasil Pemilu 2019 yang diumumkan KPU pada 21 Mei 2019.
Hasil kajian ini bersifat prediksi karena masih menanti berbagai hal termasuk hasil gugatan peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Aditya mengatakan 65 persen caleg terpilih merupakan orang baru di DPR RI. Mereka berlatar belakang mantan anggota DPRD, mantan kepala daerah atau kerabat elite di tingkat lokal.
"Jadi 65 persen ini orang yang naik level dari daerah menuju ke pusat," kata Aditya Perdana sebagaimana dilansir Antara.
BACA JUGA: Petisi Minta Dicopot, Anies: Harus Mau Dikritik dan Dicaci-maki
Pemudik Motor Gratis Tahun Ini Diprediksi Naik 10 Persen
Sementara, caleg petahana yang mencapai 35 persen, 103 di antaranya sudah tiga kali duduk di parlemen.
Total kursi anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 kursi. Aditya mengatakan jumlah caleg perempuan terpilih secara keseluruhan sebanyak 20,5 persen atau sekitar 118 kursi.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik

DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
