Puan: Minat Pengusaha Malaysia Investasi di IKN Harus Segera Di-Follow Up

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Puan: Minat Pengusaha Malaysia Investasi di IKN Harus Segera Di-Follow Up

Jajaran DPR RI yang dipimpin Ketua Puan Maharani melakukan kunjungan ke Kompleks Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Senin (2/10). (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran DPR RI yang dipimpin Ketua Puan Maharani melakukan kunjungan ke Kompleks Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Senin (2/10), dan diterima oleh Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul.

Puan tiba di lokasi Gedung Kompleks Parlemen Malaysia sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Ia ditemani sejumlah kolega anggota parlemen RI yakni Ahmad Basarah, Charles Honoris, Diah Pitaloka, dan Mufti Ali Anam. Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, juga turut hadir mendampingi.

Jajaran parlemen Malaysia juga cukup ramai menerima kehadiran perwakilan Parlemen Malaysia, dipimpin langsung oleh Dato Johari.

Baca Juga:

Kenaikan Harga Beras, DPR Desak Pemerintah Serap Seluruh Hasil Panen Petani

Usai berfoto bersama, kedua delegasi lalu memasuki sebuah ruangan dan melaksanakan pertemuan secara tertutup. Sejam lebih waktu pertemuan tersebut, dan perjumpaan itu diakhiri.

“Alhamdulillah saya baru saja bertemu Ketua DPR atau Ketua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato Johari bin Abdul yang diterima di gedung parlemen, kami membicarakan bagaimana kedua negara, antara Indonesia dan Malaysia harus bisa memperkuat hubungan yang selama ini sudah baik,” kata Puan mengawali penjelasannya kepada wartawan.

Lalu apa saja yang dibahas?

Yang pertama, ternyata, seperti dituturkan Puan, banyak pengusaha Malaysia yang tertarik berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Posisi kota baru itu berada di Kalimantan yang secara geografis dekat ke Malaysia.

“Dan menurut Yang Mulia Bapak Tan Sri, Malaysia sangat tertarik untuk bisa berpartisipasi dalam renewable energy juga hydro energy dan infrastruktur. Karena itu saya meminta agar hal ini segera di-follow up oleh Kedutaan Indonesia yang ada di sini,” kata Puan.

Harapannya, Kedutaan bisa berkontak dengan pengusaha-pengusaha di Malaysia yang siap berinvestasi.

"Juga sekalian mem-follow up apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan PM Anwar Ibrahim dalam kunjungan beberapa waktu lalu,” imbuh saudari kandung Pratama dan Prananda tersebut.

Hal kedua yang dibahas adalah mengenai penguatan kemitraan Indonesia dan Malaysia dalam memperjuangkan komoditas kelapa sawit dalam forum perdagangan dunia.

Kedua Parlemen sepakat bahwa Indonesia dan Malaysia harus menyamakan persepsi dalam menghadapi isu-isu menyangkut produk kelapa sawit di dunia.

Masalah ketiga yang dibahas adalah menyangkut perbatasan maritim kedua negara. Keempat adalah terkait warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia.

“Bagaimana untuk bisa menjaga secara baik dan benar WNI yang sekarang menjadi pekerja migran yang ada di Malaysia. Kami sepakat bahwa hubungan ini harus selalu diperkuat, dieratkan agar apapun yang akan dilakukan bisa dikomunikasikan dengan baik,” tegas Puan.

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah

Ia mengaku sangat menikmati kunjungan tersebut. Sebab Tan Sri Dato Johari Bin Abdul juga punya itikad baik dengan Parlemen Indonesia. Johari sudah beberapa kali ke Indonesia demi mengikuti ajang pertemuan anggota Parlemen yang digelar oleh Indonesia.

“Dengan ketua DPR Malaysia ini sudah beberapa kali Yang Mulia itu datang ke Indonesia mendukung acara yang saya lakukan, terakhir datang di AIPA atau KTT ASEAN yang ada di Indonesia dan Labuan Bajo. Karena itu, ini kunjungan saya yang pertama di Malaysia bertemu secara langsung di Kuala Lumpur,” beber Puan.

Sebelum bertemu delegasi parlemen Malaysia itu, Puan menghadiri acara penganugerahan gelar doktor honoris causa untuk Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Pemberi gelar doktor honoris causa kesepuluh itu adalah Universiti Tun Abdul Rahman (UTAR), Malaysia. (Pon)

Baca Juga:

DPR: Institusi Pendidikan Harus Netral dari Politik Praktis

#Malaysia #DPR RI #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Bagikan