Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah


Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man/DPR RI)
MerahPutih.com - Virus Nipah belum terdeteksi di Indonesia, namun anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan agar bersiaga.
“Pasalnya kasus virus Nipah ini sudah terdeteksi di Kerala, India, dan menyebabkan dua orang meninggal dunia. Kemenkes harus meningkatkan deteksi dan surveilans agar data yang didapatkan akurat," kata Netty, Jumat (27/9).
Diketahui, penyakit virus Nipah ini dapat menyebabkan komplikasi pada otak dan penyakit pernapasan dengan angka kematian 40 persen hingga 70 persen terhadap manusia yang terinfeksi.
Baca Juga:
Parents, Waspadai Infeksi Adenovirus pada Anak
Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, sakit kepala, muntah, ruam, kesulitan bernapas, kejang, dan kebingungan.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Nipah adalah virus zoonosis yang ditularkan dari hewan yaitu babi dan jenis kelelawar ke manusia, tetapi dapat juga ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung antar-manusia. Belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus ini.
“Indonesia juga memiliki kelelawar buah yang dapat membawa virus Nipah sebagaimana pernah terjadi dan meledak kasusnya di Malaysia dan Singapura,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah mengetatkan pengawasan di gerbang-gerbang kedatangan internasional.
“Tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama bagi mereka yang berasal dari negara terjangkit virus Nipah,” tambah Netty.
Baca Juga:
Ilmuan Temukan Virus di Palung Mariana
Terakhir, legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu meminta Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan yang prima untuk mengantisipasi kasus virus nipah.
“Dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan dan tempat tidur rumah sakit harus selalu tersedia jika sewaktu-waktu terjadi kasus virus Nipah di Indonesia. Jangan lagi ada cerita fasilitas kita kembali keteteran sebagaimana yang terjadi pada kasus COVID-19,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Luhut Wajibkan Masker untuk Hindari Virus Amoeba
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
