PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Politisi PSI Rian Ernest (tengah) menilai proses pemilihan Wagub DKI Jakarta tidak transparan (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang saat ini bergulir di Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih terkesan tidak berjalan transparan.
Faktanya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menyatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui sosok kedua kandidat Cawagub DKI.
"Tapi yang kami minta adalah berikan keadilan, berikan transparansi dalam rangka menjaga kualitas demokratis kita biar warga juga tidak memilih kucing dalam karung karena ini menentukan nasib 10 juta masyarakat DKI Jakarta," ujar Rian di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Menurut Rian, salah satu cara memperkenalkan nama Cawagub DKI Jakarta yaitu hasil fit and proper test yang sempat dilakukan partai pengusung PKS dan Gerindra, dibuka ke publik agar mereka mengetahuinya.
"Kalau perlu dibuka (fit anf proper test)," jelas Rian.
BACA JUGA: Ini 5 Jaksa yang Diajukan Kejagung untuk Bertarung di Seleksi Capim KPK
Ma'ruf Amin Bocorkan Sosok Menteri Jokowi dari Kalangan Milenial
Rian juga menganggap proses panjang selama kurang lebih 11 bulan pasca sepeninggal Sandiaga Uno, pencarian Wagub DKI Jakarta terlalu mengulur waktu.
"Ini posisi wagub dari ibu kota negara bukan posisi yang main dan kita juga nggak anggap remeh," tutupnya.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
