PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Februari 2022
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan tiket menonton Formula E yang sudah dimulai pada Maret bulan depan mendapat sindiran pedas dari Fraksi PSI DPRD DKI. Sebab, sampai saat ini seluruh fasilitas pendukung belum tersedia.

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Baca Juga

Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!

Maka dari itu, Anggara ingin masyarakat menuntut kejelasan apa saja fasilitas yang didapat setelah membeli tiket. Menurutnya, banyak warga Ibu Kota tidak tahu keuntungan dari penyelenggaraan Formula E ini.

“Penjualan tiket juga harus memberikan kepastian, seperti sirkuit, venue, rangkaian acara, termasuk lokasi bazaar untuk UMKM yang akan berjalan, sesuai janji Pak Anies. Kami ingin masyarakat juga sama-sama mempertanyakan," paparnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan soal tiket Formula E yang dijual sebelum pembangunan sirkuit rampung. Menurutnya, publik dapat dirugikan dengan penjualan tersebut.

Ia pun meminta kejelasan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk jelaskan ihwal penyelenggaraan Formula E secara lengkap.

"Siapa saja sponsor yang membiayai Formula E ini? Kami khawatir Formula E ini minim sponsor atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya jangan-jangan penjualan tiket di awal, sebagai salah satu cara Jakpro dapat modal pembangunan sirkuit,” kata Anggara.

Baca Juga

Siap-Siap, Bulan Maret Tiket Formula E Sudah Bisa Dibeli

Anggara menambahkan, berdasarkan pemaparan Jakpro di depan Komisi C pada Rabu (16/2), Jakpro mencatatkan kerugian sebesar Rp 248 miliar di kolom laba bersih, walaupun memperoleh pendapatan sebesar Rp 759 miliar. Hal ini seakan menguatkan bahwa Jakpro sangat membutuhkan modal awal untuk membangun sirkuit, baik yang berasal dari sponsor ataupun dari alternatif lain.

“Kami melihatnya semakin aneh. Studi kelayakan dan sponsor tidak dibuka, sirkuit belum jadi, tiket sudah ingin dijual. Sekarang kami tanya, apa jaminannya bahwa sirkuit akan selesai tepat waktu? Ini nanti kalau ada apa-apa yang rugi rakyat loh," ucapnya.

"Kalau dijamin hanya berdasarkan keyakinan, apa bisa dipertanggungjawabkan? Jangan kami bertanya begini dianggap benci, ini ada uang rakyat di dalamnya loh, bukan urusan suka atau tidak,” papar Anggara melanjutkan. (Asp)

Baca Juga

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan