PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Februari 2022
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan tiket menonton Formula E yang sudah dimulai pada Maret bulan depan mendapat sindiran pedas dari Fraksi PSI DPRD DKI. Sebab, sampai saat ini seluruh fasilitas pendukung belum tersedia.

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Baca Juga

Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!

Maka dari itu, Anggara ingin masyarakat menuntut kejelasan apa saja fasilitas yang didapat setelah membeli tiket. Menurutnya, banyak warga Ibu Kota tidak tahu keuntungan dari penyelenggaraan Formula E ini.

“Penjualan tiket juga harus memberikan kepastian, seperti sirkuit, venue, rangkaian acara, termasuk lokasi bazaar untuk UMKM yang akan berjalan, sesuai janji Pak Anies. Kami ingin masyarakat juga sama-sama mempertanyakan," paparnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan soal tiket Formula E yang dijual sebelum pembangunan sirkuit rampung. Menurutnya, publik dapat dirugikan dengan penjualan tersebut.

Ia pun meminta kejelasan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk jelaskan ihwal penyelenggaraan Formula E secara lengkap.

"Siapa saja sponsor yang membiayai Formula E ini? Kami khawatir Formula E ini minim sponsor atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya jangan-jangan penjualan tiket di awal, sebagai salah satu cara Jakpro dapat modal pembangunan sirkuit,” kata Anggara.

Baca Juga

Siap-Siap, Bulan Maret Tiket Formula E Sudah Bisa Dibeli

Anggara menambahkan, berdasarkan pemaparan Jakpro di depan Komisi C pada Rabu (16/2), Jakpro mencatatkan kerugian sebesar Rp 248 miliar di kolom laba bersih, walaupun memperoleh pendapatan sebesar Rp 759 miliar. Hal ini seakan menguatkan bahwa Jakpro sangat membutuhkan modal awal untuk membangun sirkuit, baik yang berasal dari sponsor ataupun dari alternatif lain.

“Kami melihatnya semakin aneh. Studi kelayakan dan sponsor tidak dibuka, sirkuit belum jadi, tiket sudah ingin dijual. Sekarang kami tanya, apa jaminannya bahwa sirkuit akan selesai tepat waktu? Ini nanti kalau ada apa-apa yang rugi rakyat loh," ucapnya.

"Kalau dijamin hanya berdasarkan keyakinan, apa bisa dipertanggungjawabkan? Jangan kami bertanya begini dianggap benci, ini ada uang rakyat di dalamnya loh, bukan urusan suka atau tidak,” papar Anggara melanjutkan. (Asp)

Baca Juga

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan