PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Februari 2022
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan tiket menonton Formula E yang sudah dimulai pada Maret bulan depan mendapat sindiran pedas dari Fraksi PSI DPRD DKI. Sebab, sampai saat ini seluruh fasilitas pendukung belum tersedia.

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Baca Juga

Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!

Maka dari itu, Anggara ingin masyarakat menuntut kejelasan apa saja fasilitas yang didapat setelah membeli tiket. Menurutnya, banyak warga Ibu Kota tidak tahu keuntungan dari penyelenggaraan Formula E ini.

“Penjualan tiket juga harus memberikan kepastian, seperti sirkuit, venue, rangkaian acara, termasuk lokasi bazaar untuk UMKM yang akan berjalan, sesuai janji Pak Anies. Kami ingin masyarakat juga sama-sama mempertanyakan," paparnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan soal tiket Formula E yang dijual sebelum pembangunan sirkuit rampung. Menurutnya, publik dapat dirugikan dengan penjualan tersebut.

Ia pun meminta kejelasan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk jelaskan ihwal penyelenggaraan Formula E secara lengkap.

"Siapa saja sponsor yang membiayai Formula E ini? Kami khawatir Formula E ini minim sponsor atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya jangan-jangan penjualan tiket di awal, sebagai salah satu cara Jakpro dapat modal pembangunan sirkuit,” kata Anggara.

Baca Juga

Siap-Siap, Bulan Maret Tiket Formula E Sudah Bisa Dibeli

Anggara menambahkan, berdasarkan pemaparan Jakpro di depan Komisi C pada Rabu (16/2), Jakpro mencatatkan kerugian sebesar Rp 248 miliar di kolom laba bersih, walaupun memperoleh pendapatan sebesar Rp 759 miliar. Hal ini seakan menguatkan bahwa Jakpro sangat membutuhkan modal awal untuk membangun sirkuit, baik yang berasal dari sponsor ataupun dari alternatif lain.

“Kami melihatnya semakin aneh. Studi kelayakan dan sponsor tidak dibuka, sirkuit belum jadi, tiket sudah ingin dijual. Sekarang kami tanya, apa jaminannya bahwa sirkuit akan selesai tepat waktu? Ini nanti kalau ada apa-apa yang rugi rakyat loh," ucapnya.

"Kalau dijamin hanya berdasarkan keyakinan, apa bisa dipertanggungjawabkan? Jangan kami bertanya begini dianggap benci, ini ada uang rakyat di dalamnya loh, bukan urusan suka atau tidak,” papar Anggara melanjutkan. (Asp)

Baca Juga

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan