PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Februari 2022
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjualan tiket menonton Formula E yang sudah dimulai pada Maret bulan depan mendapat sindiran pedas dari Fraksi PSI DPRD DKI. Sebab, sampai saat ini seluruh fasilitas pendukung belum tersedia.

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Baca Juga

Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!

Maka dari itu, Anggara ingin masyarakat menuntut kejelasan apa saja fasilitas yang didapat setelah membeli tiket. Menurutnya, banyak warga Ibu Kota tidak tahu keuntungan dari penyelenggaraan Formula E ini.

“Penjualan tiket juga harus memberikan kepastian, seperti sirkuit, venue, rangkaian acara, termasuk lokasi bazaar untuk UMKM yang akan berjalan, sesuai janji Pak Anies. Kami ingin masyarakat juga sama-sama mempertanyakan," paparnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan soal tiket Formula E yang dijual sebelum pembangunan sirkuit rampung. Menurutnya, publik dapat dirugikan dengan penjualan tersebut.

Ia pun meminta kejelasan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk jelaskan ihwal penyelenggaraan Formula E secara lengkap.

"Siapa saja sponsor yang membiayai Formula E ini? Kami khawatir Formula E ini minim sponsor atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya jangan-jangan penjualan tiket di awal, sebagai salah satu cara Jakpro dapat modal pembangunan sirkuit,” kata Anggara.

Baca Juga

Siap-Siap, Bulan Maret Tiket Formula E Sudah Bisa Dibeli

Anggara menambahkan, berdasarkan pemaparan Jakpro di depan Komisi C pada Rabu (16/2), Jakpro mencatatkan kerugian sebesar Rp 248 miliar di kolom laba bersih, walaupun memperoleh pendapatan sebesar Rp 759 miliar. Hal ini seakan menguatkan bahwa Jakpro sangat membutuhkan modal awal untuk membangun sirkuit, baik yang berasal dari sponsor ataupun dari alternatif lain.

“Kami melihatnya semakin aneh. Studi kelayakan dan sponsor tidak dibuka, sirkuit belum jadi, tiket sudah ingin dijual. Sekarang kami tanya, apa jaminannya bahwa sirkuit akan selesai tepat waktu? Ini nanti kalau ada apa-apa yang rugi rakyat loh," ucapnya.

"Kalau dijamin hanya berdasarkan keyakinan, apa bisa dipertanggungjawabkan? Jangan kami bertanya begini dianggap benci, ini ada uang rakyat di dalamnya loh, bukan urusan suka atau tidak,” papar Anggara melanjutkan. (Asp)

Baca Juga

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan