Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!
Andika Pratama - Selasa, 15 Februari 2022
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mulai menjual tiket Formula E pada Maret mendatang. Namun, rencana penjualan itu dikritik anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik mengaku bingung dengan pola pikir Gilbert yang mengkritik penjualan tiket Formula E tersebut, tapi pembangunannya treknya belum terlihat.
Baca Juga
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional
Menurut Taufik, pembukaan penjualan tiket merupakan hal yang wajar, meski pembangunan belum rampung.
"Dimana-mana juga gitu, orang jual apartemen juga gitu. Apartemennya belum ada, sudah dijual. Ngapain sih ngikut campur yang begituan, norak banget," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (15/2)
Ketua Penasehat Gerindra DKI ini menilai, pembukaan penjualan tiket ajang balap mobil bertaraf internasional ini tidak bermasalah. Ia memastikan trek FormulaE akan segera diproses oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).
"Namanya marketing, orang dagang gitu loh. Coba kalau beli apartemen saya mau tanya. Apartemennya sudah jadi belum?. Dia (PT Jakpro) kan sudah ada perhitungannya sirkuit itu landasannya sebulan paling lama, dua bulan sudah jadi. Apa susahnya?" pungkasnya.
Baca Juga
PSI Endus Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tidak Transparan
Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak menilai penjualan tiket Formula E pada bulan Maret tidak rasional. Pasalnya, trek balap mobil bertenaga listrik itu yang akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara tersebut belum terlihat pembangunannya.
"Rencana penjualan (tiket Formula E) ke bulan Maret sesuatu yang tidak rasional. Trek juga belum tentu disetujui oleh FEO (Formula E Operations) sehingga penjualan tiket juga belum waktunya," papar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (14/2). (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
