PSI Minta Pemprov DKI Buka Kanal Aduan Bantuan Sembako


Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan menyediakan kanal aduan terkait pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako. Hal itu agar warga yang belum menerima bantuan bisa segera mendaftarkan diri.
Di sisi lain bila ada masyarakat yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.
Baca Juga
Survei SMRC: 67 Persen Rakyat Nilai Ekonomi Indonesia Terpuruk Sejak COVID-19
"Kami menerima aduan di mana warga Pondok Indah mendapatkan bantuan. Ada lagi pembagian bansos di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading," kata Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di Jakarta, Jumat (18/4).
"Ini tentu saja memancing pertanyaan dan harus segera dicari tahu mengapa bisa terjadi. Jangan sampai bansos salah sasaran karena banyak warga yang lebih membutuhkan," sambung William.

Meski telah telah mendapatkan informasi bahwa fitur-fitur tersebut akan ditambahkan dalam waktu dekat, William menilai Pemprov DKI perlu bekerja lebih cepat.
"Di masa pandemi ini, setiap detik sangat berharga untuk mencegah penyebaran wabah dan mengurangi dampak ekonomi. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa cemas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan susah meminta mereka tetap tinggal di rumah. Mereka akan keluar untuk bekerja, lalu berpotensi tertular atau menulari penyakit," jelasnya.
Baca Juga
PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung
Oleh karena itu, kata Wiliam, transparansi data penerima bantuan dan kanal aduan ini harus segera dihadirkan, jangan ditunda-tunda. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
