PSI Minta Pemprov DKI Buka Kanal Aduan Bantuan Sembako
Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan menyediakan kanal aduan terkait pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako. Hal itu agar warga yang belum menerima bantuan bisa segera mendaftarkan diri.
Di sisi lain bila ada masyarakat yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.
Baca Juga
Survei SMRC: 67 Persen Rakyat Nilai Ekonomi Indonesia Terpuruk Sejak COVID-19
"Kami menerima aduan di mana warga Pondok Indah mendapatkan bantuan. Ada lagi pembagian bansos di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading," kata Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di Jakarta, Jumat (18/4).
"Ini tentu saja memancing pertanyaan dan harus segera dicari tahu mengapa bisa terjadi. Jangan sampai bansos salah sasaran karena banyak warga yang lebih membutuhkan," sambung William.
Meski telah telah mendapatkan informasi bahwa fitur-fitur tersebut akan ditambahkan dalam waktu dekat, William menilai Pemprov DKI perlu bekerja lebih cepat.
"Di masa pandemi ini, setiap detik sangat berharga untuk mencegah penyebaran wabah dan mengurangi dampak ekonomi. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa cemas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan susah meminta mereka tetap tinggal di rumah. Mereka akan keluar untuk bekerja, lalu berpotensi tertular atau menulari penyakit," jelasnya.
Baca Juga
PSBB Jakarta tak Berjalan Mulus, Penegakan Hukum Dianggap Tanggung
Oleh karena itu, kata Wiliam, transparansi data penerima bantuan dan kanal aduan ini harus segera dihadirkan, jangan ditunda-tunda. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah