Headline

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

PSI DKI Jakarta heran anak buah Anies tak paham terumbu karang dilarang pemakaiannya (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutiih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati yang telah ceroboh menggunakan terumbu karang sebagai bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Batu gabion dari batu karang, kan dilarang UU. Suzy malah gatau," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Ia pun heran seorang pejabat tinggi di Dinas Kehutanan tak tahu bahan Bronjong pengganti getah getih. Idris mempertanyakan bagaimana proses penganggaran sehingga Kepala Dinas tidak tahu rencana anggaran kegiatan secara detail instalasi Gabion.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Ahmad Idris
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Kalo temen-teman tau di apbd.jakarta.go.id itu kan ada rincian detail bahan baku yang akan dibeli atau diadakan," tutur dia.

"Kalau menurut kami yang menjadi sangat aneh kenapa ada program pemerintah yang kepala dinasnya sendiri gak tahu bahannya seperti apa padahal ini proses eksekusi yang sebagai kepala dinas harus tahu," sambung dia.

Untuk itu, kata Idris, kader PSI yang menduduki kursi DPRD DKI periode 2019-2024 akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota Legislatif di DKI Jakarta terkait budgeting.

"Karena budgeting itu kan berada dalam fungsi dan tugas kami," lanjutnya.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

Lanjutnya, PSI juga memastikan, dalam proses penganggaran di DPRD DKi akan berjalan terbuka agar msyarakat tahu.

"Proses ini yang sebetulnya kita rindukan sebetulnya. Ada proses dengan publik. Partisipatif dari banyak pihak sehingga kami sebgi anggota dewan juga terbantu. Karena kami punya keterbatasan. Belum tentu semua masalah kami tahu," tutupnya.

Sebelumnya, pemerhati isu lingkungan, Riyanni Djangkaru penasaran dan memiliki keinginan mengetahui bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Setelah mendekati dan melihat langsung karya instalasi milik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu, ada sejumlah terumbu karang yang dilindungi dalam bronjong pengganti getah getih.(Asp)

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

#PSI #Anggota DPRD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Bagikan