Headline

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

PSI DKI Jakarta heran anak buah Anies tak paham terumbu karang dilarang pemakaiannya (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutiih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati yang telah ceroboh menggunakan terumbu karang sebagai bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Batu gabion dari batu karang, kan dilarang UU. Suzy malah gatau," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Ia pun heran seorang pejabat tinggi di Dinas Kehutanan tak tahu bahan Bronjong pengganti getah getih. Idris mempertanyakan bagaimana proses penganggaran sehingga Kepala Dinas tidak tahu rencana anggaran kegiatan secara detail instalasi Gabion.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Ahmad Idris
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Kalo temen-teman tau di apbd.jakarta.go.id itu kan ada rincian detail bahan baku yang akan dibeli atau diadakan," tutur dia.

"Kalau menurut kami yang menjadi sangat aneh kenapa ada program pemerintah yang kepala dinasnya sendiri gak tahu bahannya seperti apa padahal ini proses eksekusi yang sebagai kepala dinas harus tahu," sambung dia.

Untuk itu, kata Idris, kader PSI yang menduduki kursi DPRD DKI periode 2019-2024 akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota Legislatif di DKI Jakarta terkait budgeting.

"Karena budgeting itu kan berada dalam fungsi dan tugas kami," lanjutnya.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

Lanjutnya, PSI juga memastikan, dalam proses penganggaran di DPRD DKi akan berjalan terbuka agar msyarakat tahu.

"Proses ini yang sebetulnya kita rindukan sebetulnya. Ada proses dengan publik. Partisipatif dari banyak pihak sehingga kami sebgi anggota dewan juga terbantu. Karena kami punya keterbatasan. Belum tentu semua masalah kami tahu," tutupnya.

Sebelumnya, pemerhati isu lingkungan, Riyanni Djangkaru penasaran dan memiliki keinginan mengetahui bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Setelah mendekati dan melihat langsung karya instalasi milik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu, ada sejumlah terumbu karang yang dilindungi dalam bronjong pengganti getah getih.(Asp)

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

#PSI #Anggota DPRD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan