Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 Juli 2019
Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman pagi ini berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest.

Laporan tersebut dilatarbelakangi ucapan Rian yang menyebut ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI yang masih diproses oleh pansus.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

"Hari Ini, 18 Juli 2019 pukul 09.00, saya Taufiqurrahman, akan melaporkan saudara Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)," ungkapnya lewat keterangan resmi, Kamis (12/7).

Sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta geram atas ucapan Rian Ernest. Pernyataan Rian soal politik uang dianggap menjelekkan citra anggota legislatif Kebon Sirih. Mereka meminta Rian memberikan bukti atas pernyataannya tersebut.

"Saya dari Fraksi Nasdem merasa PSI juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan itu tidak melanggar aturan yang ada," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)

Tak hanya itu dua politkus dari PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung Cawagub juga tak tinggal diam atas pernyatan Rian. Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhami meminta bukti tudingan itu karena pernyatan bisa merusak marwah institusi DPRD DKI.

"Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi.

Baca Juga: Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Lain lagi dengan Ketua Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik dia setuju bila proses pemilihan Wagub diawasi. Namun tudingan mengenai praktik politik uang ini juga harus dibuktikan.

"Kita kan baru dengar-dengar aja. Disuruh buktiin aja, saya kira setujulah untuk diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh. Saran saya bunyiin dong ayo kita proses. Saya sebagai ketua Gerindra akan mensuport itu," ucapnya. (Knu)

#PSI #DPRD #Wagub DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Indonesia
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Warga menyalakan ponsel merekam suasana sekitar dan aktivitas tim pemadam kebakaran yang berjibaku melakukan pendinginan terhadap kantor lembaga legislatif tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Indonesia
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Selain Kantor DPRD Makassar yang diamuk massa, sebagian Jalan Andi Pangeran Pettarani lumpuh total. Mahasiswa juga memblokade jalan tersebut hingga malam ini
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Bagikan