Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan

Suasana aksi anarkis massa yang membakar fasilitas kantor hingga kendaraan di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, jumat.(29/8/2025) . (ANTARA/Darwin Fatir.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demonstrasi massa meluas di Indonesia, termasuk di Makassar, Sumatera Selatan, imbas kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob.

Aksi massa ini merusak Kantor DPRD Kota Makassar, dengan membakar fasilitas kantor dewan setempat sebagai bentuk dari kekecewaan masyarakat atas perilaku dewan, di Jalan Andi Pangeran Pettarqni Makassar, Sulawesi Selatan Jumat (29/8) malam.

Selain mengambil barang dari dalam kantor dewan untuk dibakar di jalan raya, massa pun semakin beringas dengan merusak hingga membakar puluhan mobil yang terparkir di halaman kantor tersebut.

Sejumlah kendaraan dibakar massa yang semakin beringas. Terdengar suara letusan beberapa kali di area kantor dewan tersebut. Api semakin membesar di dalam halaman kantor DPRD karena membakar mobil disusul suara ledakan.

Baca juga:

Massa Demo Berpindah di Gladak Solo, Bakar Water Barrier dan Kantor Balkot

Belum diketahui apakah ada orang di dalam kantor dewan tersebut. Namun demikian, massa telah berkumpul bahkan bertindak anarkis merusak kantor itu menjadi tambah parah

Hingga berita ini diturunkan, belum ada aparat kepolisian membubarkan aksi anarkis tersebut. Konsentrasi massa saat ini terpusat di Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Selain Kantor DPRD Makassar yang diamuk massa, sebagian Jalan Andi Pangeran Pettarani lumpuh total. Mahasiswa juga memblokade jalan tersebut hingga malam ini. (*)

#Demo Ojol #DPRD #Makassar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Indonesia
Demo Ojol Hari Ini, Polisi Turunkan 1.541 Aparat dan Imbau Warga Jauhi Ring 1 Monas
Pengemudi ojek online menggelar demo di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). Mereka menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen dan audit tarif.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Ojol Hari Ini, Polisi Turunkan 1.541 Aparat dan Imbau Warga Jauhi Ring 1 Monas
Indonesia
Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Makassar hingga Februari 2026, Waspada Bencana Hidrometeorologi
Berdasarkan analisis BMKG, wilayah Kota Makassar dan sekitarnya akan mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan.
Frengky Aruan - Selasa, 13 Januari 2026
Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Makassar hingga Februari 2026, Waspada Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Bagikan