Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Foto: MerahPutih.com/Ismail
MerahPutih.com - Anggota DPRD Jawa Tengah menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 47,77 juta per bulan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng memperoleh Rp 79,63 juta per bulan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng menerima tunjangan Rp 72,31 juta.
Besaran tunjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025.
Besaran tunjangan tersebut bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Sedangkan di sisi lain, masih ada sejumlah daerah di Jateng yang masuk kategori miskin. Hal tersebut pun kini menjadi sorotan publik.
Baca juga:
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepada Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah, agar tidak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi pada 2026.
"Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan," ujar Luthfi, Jumat (12/9).
Mantan Kapolda Jateng ini meminta masing-masing 35 bupati dan wali kota untuk melakukan rapat bersama DPRD.
"Evaluasi tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu kepada para Bupati dan Wali Kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing," katanya.
Baca juga:
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Ia juga memastikan tunjangan untuk kunjungan luar negeri sudah tidak ada.
"Nggak ada, keluar negeri dihapus," tambahnya.
Selain itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menyebutkan, setiap daerah akan melakukan appraisal atau pemangkasan untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk perumahan.
“Sepekan setelah ini akan dilakukan evaluasi, termasuk di DPRD Jawa Tengah. Jadi nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya karena itu di daerah-daerah yang tempatnya lain-lain. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima," kata Sumanto.
Baca juga:
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Ia menambahkan, bahwa appraisalnya terkait hal itu sudah ada. Setelah hasilnya ada, maka akan dibahas kembali dengan Gubernur untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.
"Namanya appraisal, ya dikurangi nanti. Besaran nominalnya berapa masih dilakukan perhitungan,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).
Bagikan
Soffi Amira
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan